PKS Jawa Timur memperkuat peran dan kontribusinya dalam mengawal kebijakan publik dengan melantik 14 anggota Dewan Pakar dan lima anggota Dewan Penasihat untuk masa bakti 2026–2030. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor DPTW PKS Jawa Timur, Ahad (8/11/2026).
Pelantikan yang dipimpin Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Timur, Ahmadi, ini menjadi momentum memperkuat sinergi para tokoh, akademisi, praktisi, dan kader senior dalam merespons berbagai persoalan strategis, baik di tingkat nasional maupun provinsi, menjelang Pemilu 2029.
Sejumlah isu aktual menjadi bahan diskusi dalam kegiatan tersebut, di antaranya polemik Ijazah Gate, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan LGBT, hingga dugaan penyadapan terhadap pejabat negara.
Diskusi menghadirkan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Dr. Mulyanto, yang memaparkan pentingnya matriks kebijakan publik yang responsif terhadap perkembangan isu nasional dan daerah.
Mulyanto menekankan bahwa keadilan harus menjadi narasi utama sekaligus ideologi kerja PKS dalam merespons berbagai persoalan publik.
“Kami berharap pimpinan PKS Jatim, termasuk Dewan Pakar, Dewan Penasihat, dan para tokoh, memegang narasi keadilan sebagai ideologi kerja PKS. Misalnya, dalam kasus Ijazah Gate, yang dibicarakan adalah tentang keadilan,” ujarnya.
Menurutnya, selama masih terdapat ketidakadilan, PKS harus berada di barisan terdepan untuk mengawal persoalan tersebut hingga tuntas. Ia juga mengingatkan agar isu karhutla dan lingkungan hidup terus menjadi perhatian para politisi PKS.
Sebelum diskusi berlangsung, Ahmadi secara resmi melantik 19 anggota Dewan Pakar dan Dewan Penasihat. Ia menjelaskan, para anggota yang dilantik berasal dari beragam latar belakang, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh senior partai, anggota legislatif, hingga akademisi.
“Mereka bergabung untuk memperkuat PKS Jatim dalam memberikan pertimbangan dan nasihat terkait kebijakan publik di Jawa Timur,” ungkap Ahmadi.
Ia menambahkan, tantangan partai ke depan semakin kompleks, terutama dalam menghadirkan pelayanan kepada masyarakat, melakukan pembelaan terhadap kepentingan rakyat, serta memberikan pendidikan politik. Karena itu, keterlibatan para tokoh dengan beragam pengalaman dan keahlian sangat dibutuhkan.
Berdasarkan surat keputusan DPP yang dibacakan Sekretaris MPW PKS Jatim, Achmad Zakaria, Dewan Pakar dipimpin Irwan Setiawan sebagai ketua dan Johari Mustawan sebagai sekretaris. Sementara Dewan Penasihat dipimpin Dwikoryanto sebagai ketua dan Abdul Hafid sebagai sekretaris.
Achmad Zakaria menyebut, para anggota yang dilantik memiliki latar belakang kepakaran yang beragam, meliputi hukum, politik, UMKM, peternakan, kewirausahaan, pendidikan, kesehatan, komunikasi publik, hingga keuangan.
“Berbagai latar belakang kepakaran ini siap melengkapi khazanah struktur PKS dalam menyongsong Pemilu 2029,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPW PKS Jawa Timur Bagus Prasetia Lelana, Ketua DSW Ajir Abdul Moenip, Sekretaris DSW Aditya Nindyatman, perwakilan ketua bidang DPW, serta perwakilan kader muda PKS.
Melalui penguatan Dewan Pakar dan Dewan Penasihat, PKS Jatim berharap dapat menghadirkan pertimbangan yang lebih komprehensif dalam merespons isu strategis, sekaligus memperkuat kontribusi partai dalam mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat menuju Pemilu 2029.{}
