Medan (30/01) — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara, Burhanuddin Siregar mengatakan wacana RUU penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup dilakukan dengan kajian berulang-ulang.
Dikatakannya wacana tersebut akan dimplementasikan tatkala PKS mendapat torehan maksimal pada pileg 2019 mendatang.
Menurut Burhanuddin wacana tersebut disampaikan setelah partainya melihat kondisi realitas yang terjadi di akar rumput (grass root).
“Coba kita lihat kendaraan bermotor roda dua, itu pada umumnya digunakan masyarakat bawah. PKS ingin menghadirkan keberpihakan, agar rakyat jangan terlalu banyak dibebani,” ujarnya kepada Tribun/www.tribun-medan.com, Selasa (29/1/2019).
Burhanuddin menyebut, wacana pemberlakuan SIM seumur hidup dan penghapusan pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua diterima baik oleh masyarakat.
“Wacana ini insya Allah, akan kota kawal terus dan saya yakin masyarakat memberikan kepercayaan,” imbuhnya.
Burhanuddin mengatakan, wacana tersebut berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dan diteruskan unsur partai ke daerah-daerah.
“Kami akan maksimal mensosialisasikan wacama tersebut dan memberikan pemahaman kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu Koordinator PKS Muda Nasional Yoandro Edward menjelaskan salah satu fenomena yang dipantau pihaknya di lapangan yakni pengandara ojek online (ojol).
“Kita melihat dari 100 juta pengendara motor dan jumlah pengendara ojol juga cukup besar. Banyak keluhan dari mereka, saat mengurusi perpanjangan SIM pendapatan mereka berkurang,” ungkapnya.
Menurut Yoandro PKS terus mengkampanyekan wacana tersebut dari Aceh hingga Papua.
“Tidak hanya RUU Sim seumur hidup dan enghapusan pajak kendaraam bermotor, namun kami memperjuangkan RUU perlindungan ulama dan simbol agama,” ungkapnya.
Yoandro menyebut, PKS muda memjadi salah satu corong penting dalam menyampaikan wacana tersebut.
“Anak-anak muda akan lebih paham, cerdas dam semangat dalam menyampaikannya ke masyarakat,” ungkapnya.
Bagi Yoandro, pembebasan kendaraan bermotor khususnya roda dua sebagai upaya pemberian insentif bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Untuk mengimbanginya, maka kami memberikan solusi yakni penambahan pajak penghasilan yang di atas Rp 500 juta dari 30 persen menjadi 40 hingga 50 persen ,” katanya.
Dikatakannya, jumlah pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh negara masih lebih kecil dari tunggakan pajak dari jenis pajak lainnya.
“Bayangkan pada saat tax amnesty kemarin, negara memperhitungkan ada potensi 1.000 triliun yang bisa dikejar namun baru hanya mendapatkan 147 triliun saja. Artinya masih banyak orang yang mesti membayar pajak, jangan rakyat aja menjadi korban,” tuturnya.
Yoandro berharap dengan diberlakukannya SIM seumur hidup dapat meringankan masyarakat, baik dari segi ekonomis maupun administratif.
Di lain pihak, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Arifin Saleh Siregar berharap wacana tersebut, tidak hanya sekadar jargon saja.
Ia berharap partai-partai melakukan pendekatan di masyarakat, dan tidak hanya menjual wacana di masyarakat.
“Melakukan dialog, tidak hanya sebatas visi-misi dan jargon namun mendengar langsung keluhan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Arifin mayoritas masyarakat Indonesia masih dalam tahap kaula, parokial belum mencapai tahap partisipan.
“Sehingga kesadaran politiknya masih sangat rendah, maka bila hanya penyampaian visi misi dan wacana saja tidak akan menaikkan elektabilitas partai,” pungkasnya.
Sumber: tribunnews.com
