Jakarta – Kembalinya pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) dinilai sebagai kemenangan demokrasi Indonesia melawan demokrasi liberal. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Kehumasan (Kabid. Humas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, Jumat (26/9).
Mardani mengatakan bahwa pilkada melalui DPRD memudahkan masyarakat Indonesia untuk mengontrol proses pemilihan kepala daerah. “Membuat kita semua fokus agar proses politik terkontrol dan dapat ditingkatkan secara bertahap,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan dengan pilkada melalui DPRD, proses pemilihan menjadi lebih sederhana dan fokus ke arah substansi. “Ini juga merupakan penguatan parpol dan parlemen melalui akuntabilitas dan transparansi menjadi mudah,” ungkapnya.
Tekait walk out-nya Partai Demokrat saat pengambilan voting RUU Pilkada, Mardani tetap memberi apresiasi. “Apresiasi pada Demokrat yang punya pendirian,” pungkasnya.
Diketahui, hasil voting pengesahan RUU pilkada Jumat dini hari tadi menunjukkan total yang memilih pilkada langsung sebanyak 135 orang dan Pilkada tak langsung atau melalui DPRD sebanyak 226 orang.
Dari Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Golkar memilih Pilkada secara langsung sebanyak 11 orang dan tidak langsung sebanyak 73 orang, PKS memilih tak langsung sebanyak 55 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) memilih tak langsung sebanyak 44 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih tak langsung sebanyak 32 orang dan Partai Gerindra memilih tak langsung sebanyak 22 orang.
Sedangkan dari kubu koalisi Jokowi-JK, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih Pilkada langsung 88 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih langsung 20 orang dan Partai Hanura memilih langsung 10 orang. Sementara itu, meskipun Partai Demokrat lebih memilih walkout, namun 6 kadernya memilih untuk berdiri dan mendukung pilkada langsung (*)
