Jakarta (2/10)- Koalisi Merah Putih (KMP) akan pimpin lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk lima tahun kedepan. Enam partai politik yang lima diantaranya menjadi tulang punggung pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden lalu. Keenam partai, yang melalui fraksinya masing-masing mengajukan paket pimpinan yang sama adalah: Partai Golkar (PG), Partai Gerindra, Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sidang paripurna yang berjalan alot akhirnya menentukan pimpinan lembaga wakil rakyat tersebut pada pukul 02.45wib, Kamis (2/10). Pimpinan sidang sementara DPR yang ditentukan sesuai tata tertib yaitu dari anggota yang tertua dan termuda, yaitu Popong Otje Djundjunan dan Ade Rezki Pratama, menetapkan pimpinan DPR terpilih yang diusulkan oleh keenam fraksi tersebut.
Para pimpinan terpilih adalah :
Ketua DPR : Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar
Wakil Ketua DPR yaitu: Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi PD), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) dan Fahri Hamzah (Fraksi PKS).
Sidang paripurna sempat diwarnai hujan interupsi yang utamanya dilakukan oleh anggota-anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura. Namun dengan terus berpatokan pada tata tertib sidang dan hasil rapat konsultasi pimpinan Fraksi, Popong dan Ade yang memimpin sementara sidang tersebut, akhirnya mampu menyelesaikan agenda sidang hingga pelantikan pimpinan DPR terpilih.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan, terpilihnya pimpinan dari partai-partai yang tergabung di KMP menunjukkan solidnya partai-partai tersebut. Menurutnya, upaya untuk menggoyang partai-partai KMP juga tidak kecil. “Alhamdulillah, keinginan untuk menjadikan DPR sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan bisa terwujud dengan konfigurasi pimpinan DPR terpilih ini,” ujar Hidayat.
Menurutnya, penting bagi pemerintah memiliki mitra di lembaga perwakilan rakyat yang dapat mengkritisi program-program yang prorakyat. Ia juga tidak setuju bila DPR selalu menjadi lembaga stempel kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh lembaga eksekutif. “Mudah-mudahan dengan adanya keseimbangan antara eksekutif dan legislatif akan didapatkan kebijakan yang terbaik buat rakyat, karena inti keberadaan kedua lembaga tersebut adalah untuk kepentingan rakyat seluas-luasnya,” pungkasnya.
