Daerah Keberatan Berbagi Dana Program
SURABAYA,KOMPAS (4/2/2010)
Sebagian kabupaten/kota keberatan berbagi dana program yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,Selain keterbatasan dana,penolakan ini karena pemprov sering terlambat menyampaikan program.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim,Riyadh Rosyadi,menyatakan,keluhan ini ditemukan saat kelompok kerja DPRD Jatim menyosialisasikan peraturan daerah dan APBD Jatim 2010 ke kabupaten /Kota. Para pejabat di kabupaten /kota mengeluh disodori berbagai program oleh pemprov.
“mereka paham program bagus,masalahnya,mereka baru diberi tahu setelah dana habis dibagi untuk program lain,”ujarnya di Surabaya,Rabu (3/2).
Pemprov biasanya menawarkan program pada tahun berjalan dengan pembiayaan yang dibagi anatara pemprov dan pemkab/pemkot. Padahal,setiap penganggran harus disusun saat membahas rancangan APBD.
“Tahun lalu,tujuh kabupaten/kota menolak sepenuhnya menanggung dana program bersama pemprov dan kabupaten/kota. Mereka kesulitan mengalokasikan dana untuk program tersebut,”tuturnya.
Tahun ini beberapa program juga terancam macet. Salah satu target pembangunan 5.000 pondok kesehatan desa (ponkesdes) hanya bisa terealisasi 1.354 pondok untuk tahun ini (kompas,3/2). Program ini baru diketahui daerah pada Desember 2009. “Rancangan APBD selesai dibahas pada Desember dan anggaran sudah dialokasikan ke pos masing-masing. Susah kalau harus mengubah lagi,” katanya.
Keluhan itu sebenarnya sudah lama sering disampaikan. Namun,tidak ada saluran dan tindak lanjut resmi. Secara informal ,biasanya angota DPRD Kabupaten/kota menyampaikan ke rekan satu partai di DPD Provinsi. Akan Tetapi,hal ini dinilai belum efektif.
