Sehubungan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang direncanakan berlaku 11-25 Januari mendatang, PKS Jatim meminta Pemprov Jatim mengantisipasi dampak sosial kebijakan tersebut.
Menurut Irwan Setiawan, S.Ip, Ketua DPW PKS Jatim, permintaan agar Pemprov Jatim mengantisipasi dampak sosial disertai harapan agar kebijakan PPKM tersebut benar-benar dikawal sehingga berjalan lancar dan kasus Covid-19 di Jatim dapat ditekan dengan maksimal.
PKS Jatim juga mengajak semua keluarga besar PKS Jatim, stakeholder dan masyarakat mematuhi pelaksanaan PPKM. Dengan kerja sama semua pihak, insyaAllah penyebaran Covid-19 dapat ditekan dan pemulihan ekonomi berjalan maksimal.
Sebagaimana diketahui, semakin tingginya jumlah masyarakat terdampak Covid 19 memicu Pemprov Jatim menerbitkan KepGub No. 7 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPMK). PPKM tersebut berlaku di 11 kabupaten/kota yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Lamongan, Ngawi, dan Kabupaten Blitar.
Selanjutnya, DPW telah mengintruksikan agar struktur dan para anggota dewan PKS meningkatkan kepekaan untuk merespon apa yang dirasakan oleh masyarakat, utamanya di 11 daerah yang sedang PPKM,” tegas Kang Irwan, panggilan akrabnya.
Sementara itu, Dwi Hari Cahyono, ketua Fraksi Keadilan Bintang Nurani DPRD Jatim, menghimbau agar kita bisa belajar dari PSBB di awal-awal pandemi yang lalu. “ Kita berharap agar pelaksanaan PPKM ini betul-betul dilaksanakan dan dipantau secara penuh khususnya mobilitas dari dan ke luar kota di Jatim ini. Pastikan juga bahwa restoran besar dan mall-mall menerapkan protocol kesehatan penuh, dan jangan sampai ada kesan bahwa pembatasan hanya untuk pedagang kecil saja. Jangan ada kesan hanya mengalihkan kendaraan ke gang-gang kecil atau gang tikus.” (*)
