Pada zaman modern saat ini, ternyata masih ada sekitar 15% wilayah di Provinsi Jawa Timur belum mendapat aliran listrik.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena PLN tidak akan membangun infrastruktur jika tidak mendatangkan keuntungan. Karena itu, Komisi D DPRD Jatim mendorong Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menganggarkan program peningkatan kelistrikan tahun depan. “Di Jawa Timur yang teraliri listrik belum sampai 85%. Ada beberapa wilayah yang belum merasakan listrik. Di Sampang, itu tidak sampai 60% wilayahnya yang dialiri listrik,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hamy Wahjunianto, kemarin.
Diterangkannya, yang menjadi persoalan memang pihak PLN kini tidak mau membangun infrastruktur karena orientasinya bisnis. “Tidak ada pembangunan infrastruktur jika tidak ada profit. Pembangunan tidak akan terjadi jika tidak dibiayai APBD. Sedangkan Dinas ESDM anggarannya juga terbatas. Untuk itu, kami akan ke Menteri ESDM, Bapenas, serta Komisi VII DPR,” kata politikus PKS ini. Wakil Ketua Komisi D lainnya, M Mahdi mengatakan, ada beberapa wilayah yang belum teraliri listrik seperti di Pasuruan, Pacitan, Probolinggo, serta kepulauan di Madura. “Ini memang sangat menyedihkan. Di Probolinggo yang punya PLTU Paiton masih ada yang belum dapat listrik,” ungkap Mahdi.
Hal ini terungkap setelah Komisi D menggelar evaluasi kinerja bersama para mitranya. Secara kinerja, penyerapan anggaran Dinas ESDM sangat tinggi. Serapan anggaran Dinas ESDM mencapai 93,34% atau sebesar Rp32,937 miliar dari pagu anggaran Rp35,286 miliar. Sedangkan sisanya yang belum terserap 6,66% atau sebesar Rp2,349 miliar. Sementara terkait kinerja dinas lainnya, Dinas PU Bina Marga penyerapannya mencapai 93%. Persoalan terbaru yang baru mendapat solusi adalah terkait pembangunan jalur pantai selatan (pensela) atau sebelumnya disebut jalur lintas selatan (JLS).
Komisi D sudah ke Bapenas dan memohon dianggarkan. Pada Januari 2017 mendatang akan ada penandatanganan dengan Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp3 triliun. Kemudian Balai Lingkungan Hidup (BLH) penyerapannya hanya 74%. Itu karena tidak mampu melakukan pengadaan lahan pabrik pengelolaan limbah B3. Sedangkan Dinas PU Pengairan sebesar 93%. Untuk Dinas PU Pengairan ada catatan kinerja terkait banjir di Sampang yang terjadi lebih dari enam kali.
(KORAN SINDO, 28/12/2016)
