SIDOARJO – Kualitas sejumlah proyek fisik dari dana APBD belakangan terbukti tidak sesuai harapan. Kalangan DPRD Sidoarjo pun berharap pemkab tidak menutup mata. Harus ada pengawasan untuk meningkatkan kualitas proyek-proyek publik.
”Seharusnya setiap kali membangun, wajib menggunakan paradigma seperti saat membangun masjid atau musala. Jadi, kualitas diperhatikan benar,” kata Ketua Fraksi PKS-Nasdem DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman.
Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos, salah satu proyek publik yang kualitasnya jauh dari harapan adalah renovasi Puskesmas Jabon. Selain itu, proyek plengsengan Kali Kedungan, Candi Pari, Porong, baru selesai. Alokasi anggarannya mencapai ratusan juta rupiah. Yakni, di atas Rp 500 juta. Tapi, proyek baru selesai, masalah sudah muncul.
Plengsengan di Candi Pari, misalnya. Plengsengan tersebut terungkap sudah ambrol. Setelah diketahui, baru plengsengan itu diperbaiki. Begitu juga Puskesmas Jabon. Banyak pekerjaan renovasi yang terkesan asal. Buktinya, plafon bocor. Warna keramik lantainya juga tidak sama. Toiletnya pun tidak bisa difungsikan.
Contoh terbaru, proyek plengsengan di Kali Pucang, Sidoarjo. Tepatnya, di sisi utara Taman Abhirama. Awalnya, plengsengan tersebut dibangun tanpa minipile. Nah, saat pembangunan sudah hampir rampung, setiap ruasnya baru diberi besi cor.
Menurut Aditya, masjid atau musala sering kali dibangun dengan dana sumbangan. Tidak jarang, dananya menipis ketika pembangunan berjalan. Meski begitu, kualitas bangunan tempat ibadah itu sangat bagus. Kondisi tersebut sering berbanding terbalik dengan sejumlah proyek dari dana pemerintah. Tidak sedikit yang kualitas tak memenuhi standar. Umurnya pun acap kali tidak panjang.
”Ini seharusnya jadi tamparan sekaligus cambuk bagi pemerintah daerah,” jelasnya. Dia menyatakan, proyek pemkab juga sama-sama diperuntukan masyarakat. Uangnya juga berasal dari hasil pajak masyarakat. ”Karena itu, pemkab harus mengontrol kontraktor atau rekanannya,” ungkap Aditya.
(disunting dari Jawa Pos 2 juni 2018)
