Komitmen PKS Jawa Timur dalam memperjuangkan kelompok rentan kembali ditegaskan. Melalui sinergi antara Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (BPMRD) DPW PKS Jawa Timur dengan Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, berbagai aspirasi penyandang disabilitas dihimpun untuk diperjuangkan menjadi kebijakan yang lebih berpihak.
Komitmen tersebut mengemuka saat BPMRD DPW PKS Jatim melakukan audiensi dengan Fraksi PKS DPRD Jatim di ruang Fraksi PKS, Selasa (14/7/2026). Audiensi dipimpin Ketua BPMRD DPW PKS Jatim, Chanifah, dan diterima Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati.
Dalam pertemuan itu, BPMRD menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi penyandang disabilitas, khususnya anak berkebutuhan khusus (ABK), mulai dari keterbatasan sekolah inklusi, minimnya guru pendamping khusus, hingga kurangnya layanan terapi di berbagai daerah.
Chanifah mengatakan masih banyak sekolah inklusi yang belum mampu memberikan layanan optimal karena keterbatasan sarana pendukung.
“Masih ada sekolah yang belum dapat menerima anak berkebutuhan khusus karena kekurangan alat peraga maupun guru pendamping khusus. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain itu, BPMRD juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperbanyak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) layanan terapi bagi anak berkebutuhan khusus agar masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera, lebih mudah memperoleh layanan.
Irma Widayanti, Ketua Deputi Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas BPMRD PKS Jatim menambahkan bahwa edukasi kepada masyarakat juga harus diperkuat karena masih banyak keluarga yang belum memahami pentingnya penanganan dini bagi anak berkebutuhan khusus.
“Kami berharap pemerintah lebih masif memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan penanganan yang tepat sejak dini, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan potensi dan hidup lebih mandiri,” kata Irma.
BPMRD juga mengusulkan penguatan relawan pendamping disabilitas untuk membantu penyandang disabilitas bersosialisasi, meningkatkan kemandirian, sekaligus menjadi jembatan antara keluarga dengan layanan pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati menegaskan PKS akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas.
“PKS berpandangan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan mengembangkan potensi dirinya. Karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami perjuangkan agar menjadi perhatian pemerintah,” ujar Lilik.
Ia mendorong penguatan sekolah inklusi melalui penambahan guru pendamping khusus, penyediaan alat bantu pembelajaran, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Selain itu, pemerataan layanan terapi melalui penambahan UPTD di berbagai daerah juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
“Anak-anak berkebutuhan khusus tidak boleh kehilangan kesempatan belajar dan berkembang hanya karena fasilitas yang belum memadai. Pemerintah harus memastikan layanan pendidikan dan terapi dapat diakses secara merata,” tegasnya.
Lilik menambahkan, pembangunan Jawa Timur yang inklusif harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk tumbuh, mandiri, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
“PKS Jatim akan terus menjadi mitra masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak kelompok rentan. Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, tetapi warga negara yang memiliki hak, martabat, dan potensi yang harus difasilitasi agar dapat berkembang secara optimal,” pungkasnya.{}
