SURABAYA- Pemilu Presiden dan Legeslatif sudag mmh dalam hitungan bulan. Untuk menjaga agar lingkungan kondusif, Polda Jatim mengundang seluruh elemen di Jatim, termasuk partai politik, Selasa, (10/10).
Dalam undangan yang dikirimkan kepada DPW PKS Jatim ini, dijelaskan bahwa kegiatan yang diberi nama Rapat Koordinasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mengetahui sejauh mana kesiapan pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024.
Dalam kesempatan itu Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan hadir memenuhi undangan.
Pertemuan itu dirasa sangat penting mengingat Jawa Timur adalah provinsu i terbesar setelah DKI Jakarta.
Selain itu, Jawa Timur juga merupakan daerah ljntasan antara Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta serta Bali. Sehingga situasi kamtibmas kedua daerah kedua daerah itu saling mempengaruhi serta menjadi barometer, baik politik, ekonomi dan keamanan.
Kapolda Jatim Irjen Pol. Toni Harmanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemilu serentak 2024 memiliki berbagai dampak problematika dan tantangan yang harus terus dijawab, baik penyelenggara, aparat keamanan maupun organ organ pendukung lainnya dalam pelaksanaan mulai dari tahapan pemilu sampai dengan pelaksanaan.
“Dari segi keamanan berdasarkan penilaian bagan IPKP Polri periode ketiga di Jatim saat ini masuk kategori rawan dengan skor 65,16 persen. Persentase ini merupakan angka penurunan dibandingkan periode kedua sebelumnya yakni kategori sangat rawan sebelum ditahap ketiga skor sebelumnya 81,14 persen,” ujarnya.
Menanggapi hal itu Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan berjanji akan satu komando untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban menjelang, saat dan seusai Pemilu.
“Menjaga kamtibmas adalah keniscayaan bagi kami di PKS. Ada tidak adanya pemilu. Tetap saja lingkungan harus tetap dijaga kondusifitasnya,” tegas Irwan.
Karenanya, ia mendukung penuh seluruh upaya Polda Jatim untuk bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk siapa saja.
“Bagi kami, partai politik punya kewajiban yang sama. Ini merupakan bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat,” kata pria yang saat ini menjadi Caleg di dapil Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi itu.
Untuk itu, ia meminta seluruh elemen PKS di Jawa Timur, baik anggota dan simpatisan, pengurus dan caleg untuk bersama-sama untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang damai.
“Pemilu ini, pesta rakyat lima tahunan. Harus dijaga bersama,” tegas pria 47 tahun itu.
Dalam kesempatan itu Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Ma’ruf menjelaskan tentang posisi TNI dalam Pemilu.
Menurutnya, TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tidak memihak dan memberi dukungan kepada partai politik manapun, juga pasangan calon yang diusung.
“Kami akan menindaktegas anggota TNI, jika ada yang terbukti ikut dalam politik praktis, atau memihak paslon,” kata Mayjen TNI Farid Ma’ruf.
TNI, ia menjelaskan juga tidak boleh memberi fasilitas atau sarana-prasarana milik TNI untuk berkampanye.
Sementara keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
“TNI juga tidak boleh memberi tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quick count,” katanya. {}
