JAKARTA – Komisi V DPR RI prihatin dengan kembali terjadinya kecelakaan maut di kawasan puncak pada Minggu 30 April 2017. Komisi yang membidangi transportasi itu mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menyetop operasional bus-bus yang tidak layak jalan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan pengawasan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan yang ada di daerah-daerah sangat lemah sehingga banyak bus-bus tidak laik jalan yang masih tetap beroperasi sehingga membahayakan keselamatan penumpang.
“Dugaan sementara penyebab kecelakaan maut ini adalah rem bus yang blong. Ini menunjukan bahwa bus ini dalam kondisi tidak laik jalan. Tapi tetap dipaksakan dan akhirnya berujung maut. Karena itu, sekali lagi kami mengimbau pemerintah dan pemerintah daerah serta aparat yang memiliki kewenangan untuk menguji kelaikan untuk lebih peduli. Jangan masalah uji kelayakan hanya dijadikan formalitas saja,” kata Sigit kepada wartawan, Senin (1/5/2017).
Sigit menegaskan, berdasarkan pasal 48 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, salah satunya adalah sistem rem yang menjadi tolok ukur keselamatan.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk tidak membiarkan bus-bus tidak laik jalan berkeliaran di jalan raya dan bebas membawa penumpangnya.
“Bagaimana kendaraan bermotor bisa dikatakan laik jalan kalau remnya blong? Padahal UU LLAJ sudah secara tegas menyebutkan kendaraan dikatakan laik jalan apabila kendaraan tersebut memenuhi 11 kinerja minimal kendaraan seperti rem berfungsi baik, akurasi pengukur kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan,” tukas Sigit.
(Dikutip dari okezone.com, 1 Mei 2017)
