REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan dihentikannya pembahasan RUU Pilpres. Khususnya, terkait biaya kampanye. Sampai saat ini tidak ada aturan yang jelas soal sumber pembiayaan kampanye kepada capres-cawapres. Hal ini yang membuat capres-cawapres terpilih tersandera oleh pemilik modal.
“Suka tidak suka Indonesia dalam periode ke depan akan dikuasai pemilik modal. Karena tidak ada pembatasan biaya pengeluaran dan pemasukan. Mereka bisa mengumpulkan jaringan keuangan dari mana saja yang tidak jelas,” papar Wasekjen PKS, Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).
Persoalan lain, imbuh Fahri, menyangkut parameter keberhasilan presiden terpilih dalam memimpin. Menurutnya, saat ini presiden tidak pernah diberi kontrak yang menyajikan parameter kesuksesan.
“Misalnya kalau kita dibilang tambah sejahtera alat ukurnya apa? Apakah masyarakat tambah mandiri? Apakah entrepreneurnya bertambah. Jadi ini seperti memberi cek kosong kepada rakyat,” katanya.
| Reporter : Muhammad Akbar Wijaya |
| Redaktur : Mansyur Faqih |
