Surabaya – Keinginan pemerintah agar masyarakat perkotaan beralih dari penggunaan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil ke moda transportasi umum tampaknya jauh dari harapan.
Alasannya, selain belum ada moda angkutan publik yang terintegrasi, angkutan umum yang ada saat ini pun jauh dari kata nyaman. Kritik itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Hamy Wahjunianto.
Menurut pimpinan Komisi D yang membidangi transportasi dan infrastruktur itu, tanggal 24 April jangan hanya diperingati sebagai Hari angkutan Nasional oleh institusi dan SKPD terkait.
Tetapi pihaknya berharap bisa menjadi momentum untuk mewujudkan transportasi umum yang murah dan nyaman untuk rakyat.
“Tugas pemerintah adalah melayani rakyat termasuk dalam pelayanan transportasi umum yang aman, murah dan nyaman. Saya kira Wali Kota Surabaya sudah punya konsep bagus lewat trem dan monorel. Semoga bisa terealisasi,”harap pria yang akrab disapa Ustad hamy itu.
Orang nomor satu di PKS Jatim itu membeberkan, sesuai data di jawa Timur setiap bulan ada 15 orang yang tewas karena kecelakaan. Hal itu terjadi bukan saja karena kesalahan pengguna jalan atau human error tapi juga karena jeleknya kondisi jalan.
Fakta itu terjadi karena menumpuknya arus transportasi penumpang dan barang. Padahal kekuatan tonase jalan maksimal hanya 10 ton. Sementara rata-rata daya angkut truk dan kendaraan barang mencapai 40-60 ton.
“Idealnya ada pemisahan arus transportasi penumpang dengan barang. Kalau belum bisa, harus ada ketegasan terkait batasan tonase agar kondisi jalan rtidak cepat rusak harus ada ketegasan dari pihak terkait untuk menegakan aturan terkait batas tonase. Untuk menunjang itu, jembatan timbang harus dimaksimalkan,”tandas pria berkaca mata ini.
Khusus Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, Hamy berharap siapapun nantinya yang menjadi Wali Kota supaya merealisasikan pembangunan trem dan monorel yang nantinya menghubungkan Surabaya dari Selatan ke Utara dan dari Timur ke Barat. Bahkan nantinya juga bisa terintegrasi dengan wilayah Sidoarjo dan Gresik.
Sedangkan bus kota nantinya berfungsi sebagai kendaraan pengumpan yang membawa penumpang menuju halte-halte yang sudah ditentukan. Sementara bemo akan melayani transportasi di wilayah permukiman yang tidak dilewati rute trem dan monorel.
“Sayangnya sampai saat ini Pemprov Jatim belum punya grand design tentang pembangunan wilayah terpadu seperti konsep kota metropolitan yang ditopang oleh kota satelit di sekitarnya ataupun wilayah terpadu yang melibatkan pemkab dan pemkot sekitar. Bakorwil yang ada saat ini bisa mengkoordinasikan konsep tersebut,”papar anggota dewan asal daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo tersebut.
Sumber : http://www.parlemenjatim.com/komisi/komisi-d/352-pimpinan-komisi-d-transportasi-umum-masih-jauh-dari-nyaman
