Beralibi akibat semakin besarnya biaya operasional, Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) berencana menaikkan tarif masuk dari Rp. 15 ribu menjadi Rp. 20 ribu. Sayangnya, rencana ini justru ditentang oleh anggota Komisi B DPRD Surabaya karena dianggap sebagai tindakan diferensiasi dalam layanan dan usaha, serta tidak feasible (layak).
SURABAYA (SPNews) – Di tahun 2014, akibat tingginya biaya operasional yang tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh, mengakibatkan kerugian hingga Rp. 1,1 M. Namun demikian, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PDTS Kebun Binatang Surabaya Aschta Boestani Tajudin, Selasa (21/4) usai dengar pendapat di DPRD kota mengatakan, pihaknya belum berani menyebut berapa nominal kenaikan karena masih dalam tahap kajian.
Ia memperkirakan kenaikan akan diberlakukan mulai tahun 2016. Sesuai arahan Walikota, Ascha mengatakan, meski berstatus BUMD, kenaikan tarif harus mempertimbangkan azas keadilan.
“Kenaikan tarif tidak semata-mata karena keperluan kita, tetapi harus mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, menurutnya PDTS KBS tidak bisa disamakan dengan perusahaan yang mengelola satwa lainnnya seperti Taman Safari maupun Jatim Park. “PDTS KBS kan yang mendirikan pemerintah kota. Jadi semaksimal mungkin kita mempertimbangkan daya beli masyarakat,” katanya.
Aschta Boestani menambahkan, meski pendirikan BUMD berorientasi profit. Tetapi PDTS sifatnya khusus, karena mengemban beberapa fungsi. “KBS sifatnya khusus dengan mengemban fungsi yakni rekreasi, pendidikan dan konservasi,” paparnya.
Plt Dirut KBS ini menegaskan, dalam mengelola satwa pihaknya berupaya untuk mandiri dengan tidak terus menerus bergantung pada subsidi pemerintah kota. “Kita pertimbangkan kesejahteraan sebagai perusahaan tetapi tetap melayani masyarakat,” terangnya.
Aschta mengatakan, selama ini untuk pengembangan KBS pihaknya mendapatkan dana pendampingan dari pemerintah kota Surabaya. Dana pendampingan tersebut diberikan dalam kurun waktu 5 tahun, dengan total anggaran sekitar 50 M. “Tahun ini ketiga kita diberi dana operasional dan investasi Rp 50 M,” tegasnya.
Selama ada pendampingan, Aschta mengaku pihaknya terus melakukan inovasi. “Harus ada produk yang kita jual, pelan-pelan dan bertahap,” ujarnya.
Ia mengatakan, akan berupaya menekan tingginya biaya operasional. Namun, ia mengakui ada beberapa pengeluaran yang sulit dihindari, mulai kenaikan gaji karyawan, hingga pakan satwa.
“Kenaikan UMK sekitar 24 – 25 persen dari operasional, kemudian untuk pakan juga dinaikkan untuk menigkatkan kualitas,” papar Aschta.
Aschta mengakui, pihaknya dituntut kreatif untuk mendapatkan pendapatan di luar tiket masuk (karcis). Ia merencanakan pendapatan itu diperoleh dari iklan, penyelenggaraan event , hingga partisipasi perusahaan. “Bentuk partisipasi perusahaan semisal suporting untuk pakan dan kehidupan satwa,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, bagian Perekonomian pemerintah kota nantinya akan membantu mendapatkan perusahaan yang memberikan bantuan itu. “Sebetulnya sudah lama perusahaan itu akan masuk KBS,” terangnya.
Namun menurut Ahmad Zakaria Anggota Komisi B DPRD Surabaya, menaikkan tarif bukan solusi untuk mengatasi kerugian biaya operasional. Ia meminta PDTS KBS melakukan beberapa inovasi baru, namun tidak membebani masyarakat.
“Ke depan tidak boleh seperti ini (ada Kerugian). Lama – lama perusahaan ini tidak feasible (layak),” tegasnya.
Politisi PKS ini berharap untuk meningkatkan kinerjanya, PDTS melakukan diferensiasi dalam layanan dan usaha. Q cox, Idr)
