Komisi B DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian cabai. Hal ini dilakukan agar ke depan harga cabai tidak mengalami kenaikan lagi.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana ditemui di ruang kerjanya DPRD Jatim, Senin (16/1/2017) menilai bahwa selama ini harga dari petani menjual ke produsen masih normal sekitar Rp40 ribu, namun ketika berada di produsen kemudian menjual lagi ke pedagang yang harganya terlalu tinggi hingga mencapai Rp100 ribu – Rp200 ribu.
“Produksi cabai saat ini sudah tidak ada masalah, tapi distribusi ini yang jadi masalah. Selama pemerintah masih belum bisa mengontrol terkait distribusi harga maka harga cabe akan terus naik lagi,” ujar Yusuf Rohana politisi asal Fraksi PKS ini.
Yusuf yang juga ketua Fraksi PKS ini mengungkapkan jika nantinya ditemukan adanya permainan proses pendistribusian cabai seperti harga dan penimbunan cabai, maka pemerintah bekerjasama dengan aparat keamanan harus menindak tegas para produsen tersebut agar kedepannya tidak ada lagi kenaikan harga cabai tersebut.
“Kenaikan harga cabai ini, petani ini tidak mendapat keuntungan pribadi apapun, tapi yang mendapat untung justru para produsen dan pedagang,” ujarnya.
Pihaknya menghimbau kepada pemerintah melalui Badan Pangan membentuk infrastruktur yang baik, sehingga masalah pendistribusian cabai ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Bahkan pihaknya juga meminta kepada pemerintah mengembangkan teknologi pasca panen. Dengan teknologi yang modern, maka hal itu dapat menjaga kesegaran produk hortikultura lebih lama.
(dikutip dari redaksikota.com)
