Kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim masih mengenaskan. Buktinya dari sejumlah BUMD yang ada, hanya Bank Jatim yang mampu memberikan kontribusi berlebih. Karenanya dengan diakuisisi sejumlah BUMD, diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Pemprov Jatim berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan menegaskan pihaknya terus mendorong agar peran BUMD dalam penerimaan PAD harus terus ditingkatkan. Pada P-APBD 2017, Pemprov Jatim hanya mengusulkan kenaikan penerimaan PAD dari BUMD sebesar Rp 3.022.926.516. Namun dalam pembahasan komisi C, target tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 116 juta, sehingga total kenaikan penerimaan PAD dari BUMD hanya Rp 3.139.228.687.
“Itu artinya peningkatannya cukup kecil atau total penerimaan PAD dari BUMD dan lain-lainnya senilai Rp 374. 274.618.110. Di mana PAD dari BUMD masih kecil karena kinerjanya belum maksimal. Untuk itu kita dorong dalm 2018 nanti harus ditingkatkan,” tegas politisi PKS Jatim ini, Minggu (27/8).
Politisi yang akrab disapa Kang Irwan itu mengungkapkan, dalam PAPBD 2017, Pemprov Jatim mengusulkan kenaikan target PAD pada jenis pungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sebesar Rp 30 miliar, BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Rp 180miliar, serta pajak Rokok sebesar Rp 539 miliar, RJU Rp 1,272 miliar dan lain-lain Rp 18,7 miliar. Sehingga total kenaikan target PAD yang diusulkan senilai Rp 769 miliar.
“Dalam proses pembahasan bersama mitra kerja, secara prinsip Badan Pendapatan dapat memahami untuk meningkatkan target PAD-nya menjadi Rp 13 triliun atau naik sebesar Rp 50 miliar. Sedangkan dari usulan awal sebesar Rp 12 triliun. Ini kami apresiasi,” tegas Sekretaris Fraksi PKS ini.
(dikutip dari Harian Bangsa, 28 Agustus 2017)
