Menjelang Rakerwil, PKS Jatim menggelar berbagai webinar dan podcast yang membahas tema-tema kesejahteraan rakyat. Salah satunya Podcast dengan tema ‘Membangun Kemandirian Pangan Jawa Timur’ yang digelar Rabu 2 Maret 2022.
Podcast itu menghadirkan Wakil Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur Anna Luthfie dan Ketua Bidang Petani dan Nelayan DPW PKS Jawa Timur Alwi Burhanuddin.
Dalam kesempatan itu, Luthfie menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat pangan. Ia bahkan menyampaikan punya data yang mengejutkan bagaimana kondisi ketahanan pangan di Indonesia.
“Saya punya data yang mengagetkan. Jika ada kondisi darurat di Indonesia, perang misalnya. Kekuatan pangan kita hanya bisa bertahan di 21 hari. Ini pertanda ketahanan pangan di negeri kita sudah rapuh. Sangat rapuh,” katanya prihatin.
Hal ini, ia menganalisis, terjadi karena pemerintah tidak punya perhatian serius untuk menguatkan ketahanan pangan di Indonesia, negeri agraris yang terkenal dengan kesuburannya.
Pria yang juga menjadi Presiden Republik Durian ini kemudian mencontohkan ekspor buah Durian Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga.
“Untuk ekspor Durian saja, Thailand setahun ekspornya 2,25 Miliar USD, besar. Di bawah itu Malaysia, yang dari sisi luasan lahan tidak ada seperempatnya Indonesia,” ujarnya.
Indonesia, menurutnya tidak bisa dilacak dan terlihat ada di urutan berapa. Padahal negara ini luas negaranya memadai, subur, tapi di peta dunia, Indonesia tidak terlihat.
Menurutnya ada beberapa hal yang membuat Indonesia terpuruk di bidang ketahanan pangan. Salah satunya perhatian pemerintah untuk sektor ketahanan pangan. Ia menilai pemerintah tidak cukup serius menanganinya.
“Sejak berpuluh-puluh tahaun, atas nama pembangunan, ekonomi, atas nama investasi, alam dirusak,” tegasnya.
Ia menyampaikan semestinya pemerintah harus ambil keputusan yang terang bagaimana keberpihakan negara terhadap kemandirian pangan secara progresif dibangun secara serius.
“Kita saat ini dalam kondisi darurat pangan dan tidak menjadi bahasan serius dan strategis oleh para elit kita, prihatin,” ujarnya.
Luthfie juga menyentil tentang kebijakan impor yang dinilai berlebih dan justru merugikan para petani di Indonesia.
“Saya agak keras ini, negara ini sedang dikuasai Kartel, ndak boleh dong negara kalah sama Kartel,” katanya.
Menurutnya, petani tidak boleh hanya jadi obyek politik, namun harus diberdayakan. Ia mengatakan, petani di Indonesia harus kuat, harus makmur sehingga akan memicu kemakmuran Indonesia.
Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS Jatim Alwi Burhanuddin sependapat dengan Luthfie tentang kebijakan impor pemerintah yang justru merugikan petani dalam negeri.
“Kemandirian pangan itu, jangan dikit-dikit impor, ini membunuh petani kita. Padahal kita punya potensi yang besar. Impor itu ada cuannya, menguntungkan siapa? Yang jelas bukan petani,” tegasnya.
Alwi kemudian menjelaskan bahwa PKS punya perhatian khusus untuk petani dan nelayan. Hal inilah yang membuat setiap struktur PKS dari pusat hingga daerah punya Bidang Petani dan Nelayan.
“Di bidang tani dan nelayan, program utama kita adalah edukasi. Kita ingin bagaimana petani itu mendapat insentif yang layak sehingga semakin sejahtera,” ujar pria yang saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Trenggalek ini.
Program itu, ia menyebut, salah satunya mengedukasi petani untuk memanfaatkan limbah yang ada di sekitarnya menjadi pupuk.
“Dengan memanfaatkan limbah jadi pupuk, biaya pasti lebih murah. Dengan begitu, petani akan dapat margin yang llebih banyak daripada menggunakan pupuk kimia. Ini kita lakukan agar para petani ini bisa bergairah dalam mengembangkan pertaniannya,” jelasnya.
Kegiatan edukasi ini, ia melanjutkan masuk dalam Program Sekolah Tani yang ada di DPW PKS Jatim yang diharapkan untuk terus menguatkan para petani lokal di Indonesia.
“Sambutannya luar biasa, para petani itu merasa dikancani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bismillah ini salah satu upaya PKS untuk terus melayani rakyat,” pungkas Alwi. {}
