Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Timur menggelar Pembinaan Pejabat Publik yang diikuti anggota DPRD PKS dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Sabtu (12/9/2026), di Kantor DPTW PKS Jawa Timur.
Kegiatan tersebut menjadi forum untuk memperkuat integritas, keteladanan, dan kapasitas para pejabat publik PKS sekaligus membahas tantangan politik menuju Pemilu 2029.
Ketua MPW PKS Jawa Timur, Ahmadi, mengatakan pembinaan pejabat publik merupakan agenda yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Para anggota legislatif PKS, menurutnya, menghadapi berbagai tantangan dan potensi persoalan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.
“Pembinaan pejabat publik ini merupakan upaya MPW untuk terus memberikan penguatan kepada pejabat publik kita, terutama anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi,” kata Ahmadi.
Ahmadi mengingatkan bahwa amanah sebagai pejabat publik harus dijaga dengan integritas dan kehati-hatian. Karena itu, para anggota legislatif diminta memahami berbagai potensi ancaman, risiko, serta persoalan yang dapat muncul dalam menjalankan tugasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya zero case, yakni upaya mencegah persoalan sejak dini. Menurutnya, menjaga amanah bukan hanya terkait kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjaga kehormatan partai dan kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Jawa Timur Bagus Prasetia Lelana mengatakan pembinaan tersebut penting untuk menyatukan langkah seluruh pejabat publik PKS.
Saat ini PKS memiliki lima anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan sekitar 104 anggota DPRD kabupaten/kota.
Bagus menekankan bahwa setiap anggota legislatif PKS harus mampu menjadi teladan, terutama dalam aspek integritas dan moral.
Kepemimpinan politik, menurutnya, tidak cukup dibangun melalui kemampuan komunikasi, tetapi harus ditunjukkan melalui perilaku dan tindakan nyata.
“Kalau kita ingin melakukan transformasi kepemimpinan partai politik, maka kepemimpinan itu harus berpusat pada keteladanan dan kemandirian,” ujar Bagus.
Selain penguatan kualitas pejabat publik, Bagus juga mendorong PKS mulai mempersiapkan regenerasi kepemimpinan menuju Pemilu 2029. Generasi milenial dan Gen Z perlu diberi ruang lebih besar untuk terlibat dalam kepemimpinan partai maupun pencalonan legislatif.
“Generasi muda harus kita beri kesempatan untuk menjadi calon pimpinan maupun calon legislatif. Kita harus mempercayakan kepada generasi muda untuk mengambil peran strategis,” katanya.
Menurut Bagus, pemenangan Pemilu 2029 tidak bisa dibangun secara mendadak. Silaturahmi dengan masyarakat, pemetaan basis, penguatan program, hingga konsolidasi relawan dan saksi harus dipersiapkan sejak jauh hari.
Ia berharap pembinaan tersebut tidak berhenti sebagai forum internal, tetapi menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pejabat publik PKS. Dengan integritas yang kuat dan strategi politik yang terukur, kerja-kerja legislatif diharapkan semakin berdampak bagi masyarakat sekaligus memperkuat kesiapan PKS menghadapi Pemilu 2029.{}
