
SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengecek seluruh jembatan nasional yang ada di Jatim. Hal ini perlu dilakukan untuk antisipasi kejadian seperti ambruknya Jembatan Widang tidak terulang lagi.
Selain meminta pengecekan jembatan, lanjut Pakde Karwo, pihaknya juga mengusulkan agar seluruh jembatan timbang diaktifkan kembali untuk mengontrol tonase muatan truk besar. Sebab paska peralihan kewenangan pengelolaan jembatan timbang ditarik ke pusat, praktis sudah banyak yang mangkrak.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto menegaskan bahwa pihaknya bersama eksekutif sudah tiga kali mendesak kepada pemerintah pusat supaya mau memberikan diskresi terkait pengelolaan jembatan timbang di Jatim.
“Hasil konsultasi ke pusat, dari 19 jembatan timbang yang ada di Jatim, pusat hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk operasional 2 jembatan timbang. Sisanya yang 17 sebenarnya sudah kami minta diserahkan ke Pemprov Jatim daripada disfungsi tapi mereka tak bisa mengabulkan karena terbentur aturan perundang-undangan,” tegas politisi PKS.
Di sisi lain, kendati jembatan timbang dikatifkan kembali, kata Hamy sebenarnya belum mampu menyelesaikan masalah. Sebab dalamm ketentuan, kendaraan angkut besar seperti truk trailer tidak diwajibkan masuk jembatan timbang. “Ini memang dilematis, kekuatan aspal jalan di Indonesia rata-rata tak lebih dari 10 ton, tapi kendaraan yang di atas 10 ton justru tidak diwajibkan masuk jembatan timbang,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab dengan persoalan ini dengan cara membuat regulasi yang dapat memfungsikan stakeholder terkait demi keselamatan penguna jalan. “Jangan sampai malah menyalahkan para pengguna jalan sebab mereka jelas memiliki perhitungan yang berbeda khusunya terkait nilai ekonomis,” jalas mantan Ketum DPW PKS Jatim ini.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan sidak ke Jembatan Widang sekaligus ingin klarifikasi terkait kondisi jembatan tersebut yang terkini. “Kalau kekuatan konstruksi jembatan baru tidak berpengaruh terhadap jembatan yang yang ambruk, kami akan minta rekomendasi moda transportasi apa saja yang diperkenankan lewat jembatan tersebut supaya arus transportasi yang terpusat di jalur pesisir Pantura,” jelas Hamy.
Selain itu, pihaknya juga akan meminta para ahli jembatan dari pihak terkait supaya mengukur kekuatan jembatan-jembatan di jalur pesisir Pantura yang sementara ini dijadikan sebagai jalur alternatif. Pasalnya, kendaraan yang lewat tonasenya ada yang diatas 10 ton sehingga dikhwatirkan kejadian di Widang Tuban terulang lagi.
Disunting dari Harian Duta Masyarakat.








