Komisi D DPRD Jawa Timur mengapresiasi dengan sikap pemerintah yang menurunkan sejumlah tarif tol dari Rp1500/km kini turun menjadi Rp1.000/km. Namun demikian para wakil rakyat tidak ingin penurunan tarif tol tersebut hanya untuk pencitraan jelang pilpres 2019 mendatag.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto menegaskan jika penurunan tarif tol adalah lumrah. Mengingat Gubernur Jatim, Soekarwo telah berkirim surat ke Kementerian Perhubungan serta Komisi D telah bertemu yang meminta tarif tol ditinjau kembali. Mengingat dengan tarif tol yang berlaku sekarang ini sangat mencekik masyarakat khususnya pelaku ekonomi.
“Kami berharap penurunan ini benar-benar untuk membantu masyarakat, bukan pencitraan. Dan memang dibanding dengan negara lain, tarif tol di Indonesia sangatlah mahal,’’tandas politisi asal PKS itu, Selasa (27/3).
Ditambahkannya, dalam setiap pembangunan pasti ada FS (Feasibilty Study). Sepatutnya FS tersebut dibuka untuk umum. Apalagi pembangunan fasilitas umum tersebut menggunakan anggaran APBD atau APBN. ‘’Dengan begitu masyarakat akan ikut mengontrol pembangunan tersebut. Termasuk soal tarif yang digunakan,’’akunya.
Tapi tidak demikian dengan di Indonesia. Termasuk soal konsinyasi seharusnya pemerintah juga tersebuka. Jika sebelumnya ditetapkan selama 15 tahun dan kini berubah menjadi 35 tahun, pemerintah harus terbuka soal untung dan ruginya adengan proses konsinyasi.
Seperti diketahui, Pakde Karwo beberapa waktu lalu telah mengirim surat ke Menhub terkait tarif tol yang mencekik masyarakat. Termasuk untuk konsinyasi bisa diperpanjang dari 10 tahun menjadi 20 tahun, asalkan tarif tol tidak mencekik masyarakat dan justru membantu perekonomian dunia usaha yang menjadikan infrastruktur sebagai modal utama.
(dikutip dari parlemenjatim,com, 27 Maret 2018)
