Hari Aspirasi yang jatuh pada tanggal 11 Mei dijadikan kesempatan bagi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jatim untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di Jatim, terlebih dalam kinerja Pemprov Jatim dalam memberikan pelayanan publik di Jatim.
Sebanyak beberapa warga mengadukan permasalahan yang terjadi di wilayahnya masing-masing terhadap kinerja dari Pemprov Jatim di ruang FKBN DPRD Jatim, senin (11/5/2020).
Salah satu warga bernama Sungkono mengatakan pihaknya mengadukan permasalahan terkait adanya janji dari gubernur Khofifah akan menurunkan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) di Jatim untuk sekolah SMA yang dikelola Pemprov Jatim.
“ SPP anak saya itu semula Rp 600 ribu, katanya bu Khofifah saat kampanye Pilgub dulu menjanjikan seragam gratis dan SPP diturunkan. Tapi faktanya sampai saat ini SPP anak saya masih tetap Rp 600 ribu. Begitu juga soal seragam gratis, tetap bayar seragam anak saya yang SMA. Lalu kapan realisasinya?,”ujar pria yang berdomisili di Kawasan Jalan Putat Jaya Surabaya.
Selain Suryono, warga lainnya bernama Joko Pujiono mengatakan sampai saat ini pihaknya belum melihat dari keseriusan gubernur Khofifah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim.
“ Kenapa saya mempertanyakan itu, karena tak ada upaya dari Pemprov untuk anak-anak bisa bersaing secara sehat. Misalnya memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi. Sampai saat ini belum ada bentuk yang nyata dari realisasi janji kampanye gubernur ketika terpilih menjadi gubernur,”jelasnya.
Selain masalah pendidikan, warga Ploso Timur Surabaya bernama Supardi mengeluhkan kurang adanya informasi tentang pemberdayaan UMKM oleh Pemprov Jatim.
“ Pemprov katanya ada pemberdayaan terhadap UMKM di Jatim. Dan dilimpahkan informasinya ke Pemkot Surabaya. Sampai saat ini tak ada sama sekali apa aja yang Pemprov Jatim untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM di Jatim, salah satunya di Surabaya. Saya tanyakan ke pak RT maupun pak RW tak ada yang tahu sama sekali program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemprov,”jelasnya.
Sedangkan Supardi, warga Kedinding Surabaya mengeluhkan bantuan Pemprov terdampak Covid-19 sampai saat ini belum menerimanya.
“ Kami didata saja oleh pak RT dan pak RW yang katanya mau diberi bantuan oleh Pemprov. Rumah kami juga disurvei untuk kelayakan menerima bantuan tersebut. Tapi sampai sekarang tak ada sama sekali bantuan dari Pemprov untuk kami,”jelasnya.
Supardi mengatakan pihaknya berharap Pemprov Jatim khususnya gubernur Khofifah merealisasikan bantuan tersebut, mengingat dampak Covid-19 sangat terasa sekali mengganggu perekonomian masyarakat.
“ Kami rakyat kecil sangat membutuhkan bantuan dan perhatian Pemprov. Bukan dijanjikan janji saja saat pilgub,”terangnya.
Supardi yang sehari-harinya bekerja sebagai Ojol (Ojek Online) juga berharap Pemprov membuat kebijakan untuk para Ojol disaat Pandemi Covid-19.
Sementara itu, ketua FPKS DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono mengatakan pihaknya menerima pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait.
“ Kami sinergi dengan FPKS di DPR RI hingga Kabupaten atau kota untuk menindaklanjuti adanya pengaduan dari masyarakat saat pelaksanaan hari aspirasi,”ungkap pria asal Turen Malang ini.
Dwi Hari Cahyono mengatakan dari sejumlah pengaduan dari masyarakat yang datang ke pihaknya menemukan adanya janji-janji yang diberikan gubernur Khofifah dalam Pilgub Jatim ketika terpilih menjadi gubernur.
“ Bu Gubernur memiliki program nawa bakti Satya yang dijadikan alat kampanyenya agar terpilih menjadi gubernur. Kami berharap gubernur tak lupa akan janjinya untuk merealisasi program tersebut,”terangnya.
Sedangkan anggota FPKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati mengatakan khusus Ojol pihaknya berharap gubernur Jatim membuat Perda yang melindungi keberadaan Ojol di Jatim.
“ Jangan sampai Ojol ini terlupakan karena keberadaan mereka sangat membantu perekonomian di Jatim,”tandas wanita yang juga sekretaris DPW PKS Jatim.
sumber: kabarkini.co
