Sby, MercuryFM – Keluhan masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos), banyak didapatkan Sekretaris DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur Lilik Hendarwati. Masyarakat hingga saat ini, khusunya masyarakat yang tidak mampu, belum tersentuh bantuan dari pemprov maupun pemerintah pusat. Padahal mereka sangat terdampak pandemi covid- 19.
“Masyarakat banyak yang mengeluhkan persoalan ini. Sehingga ini semakin ramai dan ruwet,” katanya di Surabaya, (11/05/20).
Menurut Lilik, banyaknya keluhan masyarakat tersebut karena Pemprov Jatim tidak memiliki data yang jelas, mengenai jumlah masyarakat yang berhak menerima bantuan. Seringkali ditemukan data ganda, sehingga membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk melakukan verifikasi di lapangan.
“Semua RT mengeluh perubahan hanya dari Dinsos. Dan itu butuh waktu,” tambah anggota DPRD Jatim itu.
Lilik sendiri bersama fraksinya di DPRD Jatim masih mempertimbangkan usulan Panitia Khusus (Pansus) mengenai mekanisme penyaluran Bansos. Menurut dia, kebijakan itu harus dievaluasi, agar penanganan Covid-19 di Jatim tidak berlarut-larut.
“Mekanaisme tata kelola penanganan dan pencegahan Covid , termasuk masalah transparansi anggaran, antara eksekutif – DPRD hrus jalan secara koordinatif. Ini dewan harus tahu seluk beluk terkait penanganan Covid di jatim,” tandasnya.
Lilik juga menyebut agar pengawasan terhadap anggaran penanganan Covid-19 Pemprov Jatim sebesar Rp 2,3 T diperketat agar potensi pelanggaran bisa ditekan.
“Fungsi pengawasan anggaran, edukasi masy atas psbb. Penanganan dan pencegahan juga fungsi evaluasi (evalusi program),” pungkasnya.
sumber: mercuryfm.id
