Masa Reses anggota DPRD Jawa Timur sudah berlangsung 21 sampai dengan 26 November. Dalam reses tersebut para anggota parlemen yang berkantor di Jalan Indrapura No. 1, Surabaya itu turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Salah satunya, Irwan Setiawan, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS itu melaksanakan reses di daerah pemilihannya. Selama masa reses, Irwan setiawan bertemu dengan 750 orang tokoh masyarakat di tiga kabupaten yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo.
Dalam reses tersebut, politisi yang akrab dispa Kang Irwan itu banyak mendapat masukan terkait kondisi pertanian dan pendidikan di banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Selain itu, banyak hal yang masih harus mendapat perhatian pemerintah. Dalam hal sektor pertanian, modernisasi teknologi pertanian harus mendapatkan suport dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kab. Pihaknya juga sempat dikeluhkan terkait perlunya suport pemerintah dalam hal sertifikasi produksi pupuk organik oleh kelompok tani. Perlu langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktivitas pertanian, peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan upgrading kemampuan teknologi.
“Pertanian dan pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah ke depan. Inilah pondasi utama dari suatu bangsa. Masyarakat harus sejahtera lewat pertanian dan cerdas lewat pendidikan,”tegas politisi yang akrab disapa Kang Irwan itu, Jumat (2/12).
Dalam kesempatan tersebut, Irwan menyampaikan bahwa Fraksi PKS punya komitmen untuk mengawal program pemerintah provinsi jawa timur dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar pemerintah provinsi melakukan strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan.
Perhatian pemerintah kepada sektor pendidikan di dapil 3 diwujudkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2017. Untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun alokasi anggaran untuk Bosda Madin di Banyuwangi sebesar 5,3 M, situbondo 5,2 M, dan Bondowoso 5,6 M. Sedangkan untuk peningkatan pengelolaan BOS pendidikan menengah Alokasi untuk Banyuwangi 1,7 M, Situbondo 1 M, dan Bondowoso 2,5 M.
“Alhamdulillah, di dapil 3 sudah ada dukungan anggaran untuk Bosda Madin. Insya Allah, itu bisa mendukung program wajib belajar 9 tahun,” tutur Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini.
Anggota Komisi C DPRD Jatim yang membidangi Keuangan dan Aset ini memandang dalam rangka menuju pendidikan yang berkeadilan perlu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia, membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif, dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta Guru yang profesional dan Sejahtera.
Peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu. Pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing bahkan diupayakan gratis untuk fasilitas kewajiban belajar 9 – 12 tahun. Penetapan anggaran 20 % dari anggaran negara sesuai konstitusi perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek-aspek strategis. Peningkatan pengetahuan harus sejalan dengan pengembangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar lapangan kerja.
“Pendidikan harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia, karena itu pendidikan yang berkualitas harus bisa dijangkau oleh rakyat. Bahkan, kalau dimungkinkan gratis tanpa biaya sepeserpun,” pungkas alumni FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, tersebut.
-disadur dari parlemenjatim.com
