Berawal dari keresahan kondisi politik di Indonesia, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko- HMI) Jatim menggelar Sarasehan Politik Senin, 25 April 2022. Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan yang jadi salah satu nara sumber mengajak mahasiswa berjuang bersama.
Dalam paparannya, Irwan menyebut saat ini PKS sedang melakukan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan memposisikan sebagai posisi, yang aktif mengontrol kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
“Ini pendidikan politik bagi rakyat, agar ada check and balance untuk pemerintah, agar kebijakan yang tidak pro rakyat, bisa dikritisi. Ini sesuai dengan visi kami,” tegasnya.
Pria 46 tahun itu kemudian menjelaskan visi PKS sebagai partai Islam rahmatal lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Irwan juga menyebut upaya PKS yang terus memperjuangkan politik gagasan seperti mewacanakan dihapusnya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), juga mengusulkan bahwa pajak penghasilan hanya diberlakukan untuk masyarakat yang penghasilannya di atas Rp 8 juta.
Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Jatim selama dua periode itu menyampaikan bahwa PKS saat ini sedang menggaungkan semangat sinergi dan kolaborasi kepada siapa saja untuk membangun bangsa.
“Ada saatnya, kami partai politik memang berkontestasi, bersaing. Namun kami juga terus berkolaborasi membangun negeri tercinta ini,” tegasnya.
Irwan kemudian mengajak semua peserta dan perwakilan partai yang hadir untuk mewujudkan politik yang sehat dan santun dengan semangat kolaborasi, bahu membahu agar mewujudkan kondisi yang kondusif khususnya di Jawa Timur.
“PKS mengajak temen2 Badko HMI untuk berjuang bersama kami. Ayo jadi subyek politik, bukan obyek politik,” pungkasnya.
Ketua Badko HMI Ahmad Suria Hadikusuma dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini berawal dari kerasahan mahasiswa atas kondisi politik saat ini.
Menurutnya, banyak hal yang tidak sesuai dengan amanat reformasi.
“Politik saat ini hanya terbuka terbatas, hanya didominasi pragmatisme. Yang punya akses modal dan kekuasaan lah yang memungkinkan maju menjadi anggota legeslatif dan kepala daerah,” ujarnya tegas.
Padahal, menurutnya banyak kader HMI yang punya potensi. Hanya karena kalah modal, mereka tidak dilirik.
“Kami menolak money politik, penggunaan isu SARA dan politik identitas dalam berbagai kampanye politik. Kami juga menolak partai politik yang tidak punya ideologi jelas,” katanya.
Di akhir kegiatan, beberapa partai politik yang hadir menandatangani komitmen bersama untuk bersama mewujudkan kondisi politik yang kondusif di Jawa Timur.{}
