Tingginya angka perceraian di Jawa Timur yang menempati urutan kedua tertinggi di Indonesia menjadi perhatian serius pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur.
Melihat persoalan itu, PKS Jatim menyatakan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kunjungan silaturahmi pengurus DPW PKS Jatim ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (8/10).
Rombongan PKS Jatim dipimpin oleh Ketua DPW PKS Jawa Timur, Bagus Prasetia Lelana, didampingi Sekretaris, Muhammad Syadid, dan Bendahara, Nonot Suhartono. Turut hadir Ketua dan Sekretaris Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bipeka), Nurul Arba’ati dan Santy Rachmadani, Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai (BPPKP) yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, serta Bendahara Fraksi PKS DPRD Jatim, Harisandi Savari.
Ketua DPW PKS Jatim, Bagus Prasetia Lelana, mengatakan bahwa persoalan ketahanan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat. Ia menegaskan, PKS melalui berbagai program sosial siap bekerja sama dengan Pemprov Jatim dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Kami ingin terus berkontribusi membangun Jawa Timur sebagaimana telah dilakukan kepengurusan sebelumnya. Di PKS ada Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bipeka) yang fokus membantu penguatan keluarga melalui program Rumah Keluarga Indonesia (RKI), konsultan keluarga, penguatan ekonomi perempuan, hingga forum ayah,” jelas Bagus.
Menurutnya, silaturahmi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan tradisi politik santun yang selalu dijaga PKS.
“Kami ingin melanjutkan kebiasaan baik, yakni menjalin silaturahmi dengan pemerintah provinsi agar komunikasi dan kolaborasi tetap terbangun dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bipeka PKS Jatim Nurul Arba’ati menyoroti meningkatnya permasalahan keluarga di Jawa Timur.
“Angka perceraian di Jawa Timur saat ini tertinggi kedua setelah Jawa Barat. Kami ingin turut membantu mencarikan solusi. RKI sudah berjalan di hampir semua kecamatan, dan kami juga punya Pos Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Pos PEK) karena ketahanan ekonomi terbukti sangat memengaruhi ketahanan keluarga,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik langkah PKS Jatim yang menjadikan ketahanan keluarga sebagai fokus gerakan sosialnya. Ia menilai, berbagai persoalan sosial seperti perceraian, LGBT, pernikahan sedarah (incest), dan kehamilan tidak diinginkan harus menjadi perhatian bersama.
“Permasalahan di Jawa Timur adalah tanggung jawab kita semua, termasuk partai politik yang punya peran penting memberi edukasi politik kepada masyarakat. Kalau di PKS juga ada tugas dakwah, tentu bisa saling melengkapi,” ujar Khofifah.
Ia mengaku sering turun langsung ke masyarakat untuk melihat persoalan sosial yang berkembang.
“Sekarang muncul fenomena LGBT syar’i, yang jelas tidak bisa digabungkan. Ada juga masalah incest yang jarang terekspos, dan kehamilan yang tidak diinginkan hingga bayi dibuang. Ini semua harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Khofifah.
Pertemuan yang berlangsung hangat di Gedung Negara Grahadi itu menjadi simbol semangat kolaborasi antara PKS Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keduanya bersepakat untuk memperkuat sinergi dalam membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.{}
