Politisi Partai Keadilan Sejahtera Dwi Hari Cahyono mengatakan tugas dari partai politik menjankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan. Menurut dia, tidak ada salahnya melakukan kritik keras terhadap kinerja Pemprov Jatim dalam penanganan Covid-19 karena memang masih belum berjalan maksimal.
“Kalau kerjanya tidak benar memang harus dikritik. Kalau salah ya harus dikatakan salah supaya kita semua pihak bisa melakukan evaluasi. Kritik yang konstruktif untuk kebaikan itu tidak diharamkan dan memang diperlukan,” kata Ketua Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim itu pada Rabu (17/6).
Dwi mencontohkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya dan Malang Raya yang belum maksimal sehingga harus dievaluasi.
Menurut dia, kritik kepada Pemprov Jatim itu sangat perlu karena di beberapa sektor, kebijakan penanganan Covid-19 masih bermasalah. Misalnya saja penyaluran bansos yang masih bermasalah hingga lambatnya test dan tracking massif kepada warga yang positif Covid-19.
“Misalkan saja soal PSBB yang tidak berjalan maksimal. Kami juga melakukan kritik agar ada perbaikan kedepannya,” tambahnya lagi.
Dikatakan Dwi, tidak ada salahnya parpol melakukan publikasi sikap kepada masyarakat, selama apa yang disampaikan memang mengandung unsur kebenaran. Dia justru khawatir kalau tidak ada kritis yang konstruktif dari anggota legislatif, kinerja Pemprov Jatim dalam penanganan Covid-19 tidak berjalan maksimal.
Apalagi angka penularan Covid-19 di Jatim dalam beberapa minggu ini sangat tinggi. Kasus positif Covid-19 di Jatim juga terus meningkat dan mencapai angka tertinggi di level nasional.
(Disunting dari rmoljatim.id)
