Sekolah swasta, seringkali dipandang sebelah mata, baik oleh masayarakat maupun pemerintah. Karenanya dalam Webinar pndidikan yang digelar DPW PKS Jatim, Teguh Sumarno, Ketua PGRI Jawa Timur berharap gara PKS juga memperjuangan nasib sekolah swasta.
Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, DPW PKS Jawa Timur menggelar webinar pendidikan yang bertajuk “Pendidikan Gratis dan Berkualitas, Sudah Terwujudkah di Jawa Timur?”pada Selasa (4/5) melalui kanal Zoom dan Youtube. Kegiatan ini digelar dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan masyarakat tentang pendidikan khususnya di Jawa Timur.
Dalam diskusinya, Teguh Sumarno menganggap bahwa nasib sekolah swasta masih harus diperjuangkan. Ia mengeluhkan tentang kesenjangan dukungan pemerintah antara sekolah negeri dan swasta.
“Kami ingin mengkritisi pemerintah daerah melalui dinas pendiidikan di daerah, termasuk melalui DPR, tentang kejelasan anggaran yang 20 % ini. Kami perlu terkait dengan kesediaan anggaran dan berapa kapasitas bantuan yang bisa digulirkan untuk sekolah-sekolah di Jawa Timur,” katanya.
Dengan itu, ia mengatakan, bisa mengetahui berapa sekolah swasta yang juga bisa dibantu oleh pemerintah. Ia kemudian berharap tidak ada istilah Bansiladan, Emban Cindhe Emban Siladan yang artinya yang satu digendong dengan sutera sementara yang lain digendong dengan sembilu yang bisa mencelakai.
“Kami berharap PKS jadi pelopor untuk pemetaan anggaran. Jangan sampai ada istilah Bansiladan, yang sekolah negeri dioptimalkan, beasiswa diperbanyak, pembangunan berlebih, sementara kondisi di sekolah swasta semakin berat,” katanya.
Ia kemudian mengapresiasi PKS. Ia mengaku sudah menunggu momentum seperti ini untuk menyuarakan suaranya kepada anggota DPRD Provinsi. “Inilah yang selama ini kami tunggu ada kepedulian di dunia pendidikan. Kita menanti action DPR seperti apa. Jika selama ini anggota dewan seperti singa saat menyuarakan suara masyarakat di kantor DPR, tapi kami justru berharap dalam momen seperti ini. Mohon kepeduliannya terhadap dunia pendidikan terutama untuk sekolah swasta,” harapnya.
Padahal, ia melanjutkan, sudah banyak sekolah swasta yang berkualitas, bahkan bisa menandingi dan melebihi sekoleh negeri. Ia menyampaikan ada sekolah SMK Swasta di ponorogo di Malang yang bisa melampaui negeri. Sementara di Nganjuk sudah bekerjasama dengan Jepang.
“Sekali lagi kami berharap agar PKS selalu mengawal kebijakan pemerintah,” harapnya lagi.
Pertemuan itu juga menghadirkan Artono, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, anggota legeslatif dari PKS dan Isa Ansori, dari Dewan Pendikan Jatim.
Artono dalam paparannya menjelaskan secara teknis bagaimana pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), tentang bagaimana penerimaan dan perencanaan penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Ia juga menjelaskan tentang waktu penyaluran dan bagaimana teknis penyalurannya.
Sementara itu Isa Ansori, menyampaikan bahwa salah satu tugas negara adalah memastikan masyarakatnya mendapatkan pendidikan dengan baik.
“Selain tugas administrasi, pemerintah juga harus tahu ada tugas layanan. Jadi jika ada permasalahan ada warga yang tidak bisa sekolah, akan segera ada solusi karena pemerintah paham tentang tugas layanannya,” katanya.
Isa kemudian juga menyampaikan bahwa harus ada standar biaya minimal untuk sekolah dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun. “Harus diketahui, jadi kita bisa tahu, bantuan pemerintah ini kurang, pas atau lebih. Jika kurang sekolah bisa memungut biaya, jika pas atau lebih tidak boleh,” katanya.
Ia menjelaskan ada banyak cara untuk mewujudkan sekolah gratis berkualitas, jika pemerintah tidak bisa memenuhinya. “Masyarakat bisa dilibatkan, termasuk dipikirkan bagaimana kerjasama dengan LSM, perusahaan sekitar maupun stake holder lainnya,” kata pria yang juga menjadi Sekretaris Komite Perlindungan Anak Jawa Timur ini.
Irwan Setiawan, Ketua DPW PKS Jatim yang hadir memberikan sambutan menyampaikan bahwa perlunya orientasi pendidikan yang dikembalikan pada pembentukan karakter yang unggul, beriman bertakwa kepara Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ia kemudian menyampaikan bahwa pemerintah propinsi Jawa Timur masih punya tantangan dalam indeks pembangunan manusia.
“IPM di Jatim 2020 mencapai 71,71 masih lebih rendah dari Jabar dan harus terus ditingkatkan. Ini membutuhkan Kerjasama kolaborasi seluruh elemen. PKS Jatim siap turut berkontribusi, melakukan sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim,” kata Irwan. {}
