SURABAYA – Rencana pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang akan menghapus subsidi pupuk petani mendapat kecaman dari kalangan parlemen, terutama mereka yang berasal dari Komisi B DPRD Jatim. Para wakil rakyat ini menuding pemerintah Jokowi sengaja akan menghancurkan kehidupan para petani yang selama ini selalu menjadi ‘permainan’ oleh kebijakan pemerintah. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana mengaku apa yang menjadi alasan pemerintah dalam menghapus subsidi pupuk tidak bisa dibenarkan. Kalaupun sistem yang ada membuat terjadinya penyelewengan seharusnya yang diperbaiki sistemnya, bukan sebaliknya pupuk subsidi yang dihapus.
Selain itu perlu adanya peningkatan pengawasan di lapangan. ‘’Saya melihat pemerintah sekarang ini bisanya hanya menghapus saja, tanpa melalui evaluasi yang matang. Jujur kalau subsidi pupuk dihapus, maka dipastikan kehidupan para petani kita semakin terpuruk.,’’tegas politikus asal PKS Jatim, Minggu (11/1). Tidak itu saja, harga produk pertanian akan ikut terdongkrak naik akibat dihapuskannya subsidi tersebut. Dengan begitu masyarakat yang akan dirugikan lagi, setelah BBM (bahan bakar minyak) naik, meski diturunkan kembali ternyata tidak membawa dampak yang signifikan dengan naiknya hampir semua bahan pokok. Ditambah lagi dengan naiknya harga LPG dan kini dibarengi hilangnya subsidi pupuk. Ditambahkannya, selama ini dengan menghilangnya pupuk urea bersubsidi itu menjadi masalah bagi petani. Jika membeli pupuk urea non-subsidi, maka petani harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Dimana pupuk urea subsidi harganya Rp 100.000 per karung ukuran 50 kilogram. Sedangkan urea non-subsidi dengan berat yang sama harganya sekitar Rp 240.000 per karung , atau selisih harga antara urea subsidi dengan urea non-subsidi sekitar Rp 140.000. ‘’Melihat kenyataan tersebut petani berharap urea subsidi bisa didapatkan kembali,’’jelasnya.
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Sugiri Sancoko mengaku sangat menyesalkan sikap pemerintah yang akan menghapus subsidi pupuk bagi para petani. Mengingat pupuk merupakan ‘harta’ satu-satunya yang sangat dibutuhkan para petani ketika musim tanam. Karenanya kalau sampai subsidi dihapus, maka dipastikan akan semakin banyak petani yang jatuh miskin. Padahal rata-rata para petani mengandalkan pendapatannya dari hasil pertaniannya. Melihat kenyataan tersebut, pihaknya akan mendesak kepada seluruh unsure komisi B untuk ngelurug pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian. Para wakil rakyat ini akan meminta pertimbangan ke pemerintah apa yang menjadi dasar dan alasan subsidi pupuk dihapus. Kalaupun itu yang dipertanyakan banyaknya penyelewengan seharusnya sistim pengawasannya harus diperketat.
‘’Jangan hanya karena ada penyelewengan kemudian subsisi di hapus. Ini tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya justru akan menimbulkan masalah baru, dimana akan jelas mendongkrak harga produk pertanian yang lain dan efeknya masyarakat yang lagi-lagi dirugikan. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah Jokowi,’’ papar politisi asal Partai Demokrat ini. Seperti diketahui, Pemerintah akan menghapus subsidi pupuk. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aviliani usai bertemu presiden di Istana Negara beberpa waktu lalu.“Presiden ingin subsidi pupuk dihapus,” ujar Aviliani. Aviliani menjelaskan, rencana penghapusan subsidi pupuk itu dilandasi fakta bahwa selama ini sebagian pupuk subsidi justru diselewengkan, tidak diberikan kepada petani yang berhak. Karena itu, kata Aviliani, Jokowi menginginkan agar subsidi pupuk dialihkan ke pos lain di sektor pertanian. ‘’Supaya manfaatnya lebih dirasakan oleh petani,” katanya.
Sumber : http://m.bangsaonline.com/berita/7527/anggota-dewan-jatim-kecam-rencana-pemerintah-hapus-subsidi-pupuk
