DPRD Jatim menyoroti inkonsistensi nota keuangan yang diajukan pemprov terkait perubahan APBD 2016. Pada nota tersebut, banyak bidang penting yang anggarannya dipangkas. Salah satunya adalah bidang infrastruktur. Anggaran dipangkas dari Rp 1,260 triliun menjadi Rp 1,134 triliun. Penurunannya hampir Rp 126 miliar.
”Turun sekitar 12,5 persen,” ujar anggota komisi C Irwan Setiawan.
Pembangunan infrastruktur bukan satu-satunya sektor yang anggarannya bakal dikurangi. Sektor lain yang tidak kalah penting adalah pendidikan. Pada APBD murni, pemprov menyiapkan Rp 300 miliar. Namun, pada nota perubahan APBD 2016, anggarannya dipangkas menjadi Rp 268,4 miliar atau turun 10 persen.
Menurut Irwan, kondisi itu menjadi sorotan para anggota dewan. Sebab, pemprov menyebutkan bahwa kebijakan belanja pada APBD 2016 ditujukan untuk pembangunan yang menunjang perekonomian daerah.
”Kalau kebijakannya begitu, kenapa anggaran PU dikurangi, kan seharusnya prioritas. Terlihat ada inkonsistensi,” ujar alumnus Jurusan Ilmu Politik Universitas Airlangga tersebut.
Selain itu, bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) yang anggarannya dipotong dinilai tidak proekonomi rakyat. Besaran penurunannya mencapai Rp 19,9 miliar. Belum lagi pemangkasan dana pendidikan yang dikhawatirkan memicu masalah baru. Sebab, pemprov sekarang memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah menengah dan kejuruan.
Pada nota keuangan yang diserahkan pemprov kepada dewan, pemangkasan itu terjadi karena penurunan pendapatan. Misalnya, pendapatan sektor bagi hasil migas dari pemerintah pusat. Meski volume kendaraan bertambah, harga minyak dunia yang terus turun memengaruhi pendapatan dari sektor tersebut.
Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor juga turun drastis. Penerimaan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) turun 19,15 persen. Nilainya Rp 450 miliar. Ada lagi pendapatan dari biaya balik nama yang turun 5,71 persen atau Rp 200 miliar.
”Tapi, sampai sekarang belum ada alasan jelas terkait dengan penurunan anggaran di sektor-sektor penting. Makanya harus dikawal,” ungkap Irwan.
Dia mengatakan, pengurangan itu seharusnya tidak terjadi jika pendapatan daerah bisa dimaksimalkan. Masalahnya, peluang penerimaan yang ada belum optimal. Misalnya, penerimaan pajak daerah yang justru turun 5,17 persen atau Rp 650 miliar.
Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan atau BUMD belum memberikan keuntungan berarti bagi pemprov. Di antara sekian banyak badan usaha milik daerah, hanya beberapa yang untung.
”BUMD harus diperhatikan. Ini salah satu aset ke depan yang menjadi alternatif PAD,” jelas Irwan.
Karena itu, DPRD Jatim akan meminta penjelasan gubernur mengenai pemotongan anggaran tersebut. Targetnya, pembahasan perubahan APBD 2016 tuntas pada akhir bulan ini. Sebab, bulan depan harus mulai pembahasan anggaran 2017.
Menurut Irwan, dewan akan langsung melanjutkan pembahasan perubahan APBD melalui rapat banggar. ”Memang harus kejar tayang,” ujar wakil ketua badan pembentukan peraturan daerah (baperda) tersebut.
Nanti sangat mungkin terjadi perubahan pada nota keuangan yang diajukan pemprov. Terutama di pembahasan masing-masing komisi yang akan menanyakan alasan jelas pengurangan anggaran. (dikutip dari jppn.com 11 Agustus 2016)
