Bhirawa, Rabu 26 Oktober 2011
Komisi A merasa dilecehkan dengan hadirnya dua lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saat hearing pembahasan rencana RAPBD 2012 di hari pertama (Senin, 24/10), tanpa membawa dokumen RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran). Akibatnya, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan inipun tidak dapat melanjutkan pembahasan mengingat dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan RAPBD 2012.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Jabir menegaskan dengan tidak dibawahnya dokumen RKA oleh dua SKPD yaitu Biro Organisasi dan Biro Administrasi Pemerintahan Umum, membuktikan bahwa ekskutif telah merendahkan fungsi anggaran dari lembaga DPRD. Padahal RKA adalah dokumen penting yang menjadi dasar penyusunan RAPBD.
”Bahkan di kalangan Badan Anggaran (Banggar) telah ditegaskan agar dokumen RKA diberikan kepada DPRD dalam pembahasan RAPBD. Penegasan ini disampaikan kepada ekskutif saat pembahasan KUA dan PPAS waktu itu. Tapi nyatanya masih ada SKPD yang tidak mematuhi keputusan tersebut,”tegas Jabir, Selasa (25/10).
Jabir sangat menyesalkan tindakan para SKPD yang tidak hanya menyerahkan dokumen RKA kepada DPRD sebelum pembahasan RAPBD, bahkan saat pembahasan dilakukan di tingkat komisi juga tidak membawa dokumen RKA tersebut.
”Bagi saya, tindakan ini sudah merupakan pelecehan terhadap lembaga DPRD atas kewenangannya yang memiliki fungsi anggaran. Padahal aturannya semua usulan dari ekskutif terhadap rencana anggaran, harusmendapatkan persetujuan DPRD. Untuk memberikan persetujuan tersebut, maka perlu reasioning yang benar dan akurat,”lanjut politisi asal PKS ini dengan intonasi tinggi.
Bagaimana DPRD bisa menyetujui usulan anggaran, tambahnya kalau peruntukan, tujuan, sasaran, input, output, outcome, impact, benefit serta rincian anggarannya tidak diberikan?.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jatim yang lain, Ali Mu’thie mengakui dengan tidak adanya dokumen RKA jelas dewan kesulitan membahas. Mengingat dokumen tersebut sangat penting untuk menentukan arah kebijakan anggaran pada RAPBD 2012. Namun disisi lain, justru dokumen RKA disembunyikan.
”Inikan pelecehan! Ini sama saja kita disuruh menyetempel dokumen yang belum ada tulisannya. Ini juga sama dengan kita dipaksa memberikan cek kosong. Dan ini istilahnya kan sama saja dengan membeli kucing dalam karung,”kata politisi PAN ini.
Berdasar dari itulah, pihaknya menilai ketidaksiapan SKPD dalam pembahasan rencana anggaran tahun 2012. Dan kalau ini terjadi maka ini merupakan catatan buruk bagi kinerja SKPD. Sekaligus mereka tidak memandang penting peroses pembahasan bersama dengan DPRD alias merendahkan fungsi lembaga DPRD.
Untuk itu, Ali Mu’thie mendesak gubernur menegur kepada sekdaprov yang menjadi penanggung jawab tim anggaran ekskutif untuk menertibkan hal ini. Sekaligus, gubernur perlu memberikan petingatan dan sangsi tegas terhadap beberapa SKPD bermasalah.
”Kalau gubernur tidak segera mengambil tindakan tegas, saya khawatir memunculkan dugaan di masyarakat, bahwa yang tidak serius dan main-main terhadap anggaran yang menjadi tumpuan hajat hidup orang banyak adalah gubernur, bukan SKPD-SKPD bermasalah ini,”tegasnya. [cty]
