SURABAYA | SURYA – Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Jatim kecewa dengan Rancangan APBD Jatim karena tidak disertai dengan dokumen rencana kegiatan anggaran (RKA), yang memuat detil pemakaian anggaran tahun 2012.
“Ekskutif tidak serius membahas rencana RAPBD 2012. Masak yang dikirim ke DPRD itu RAPBD Bodong. Saya sebut bodong karena tidak disertai RKA, yang berisi dokumen tentang rincian anggaran per kegiatan,” tutur Ahmad Jabir, anggota Komisi A DPRD Jatim, Selasa (25/10/2011).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai sikap Pemprov Jatim yang sengaja tidak kunjung mengirim dokumen tersebut, sebagai pelecehan terhadap kelembagaan DPRD yang memiliki fungsi mengatur anggaran.
“Sudah dua pekan diingatkan, agar RKA dikirim ke DPRD untuk pembahasan RAPBD di tingkat komisi dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Namun sampai sekarang tidak juga dikirim. Kami curiga, ada skenario untuk menyembunyikan atau memainkan anggaran untuk kepentingan tertentu,” kata Jabir.
Bagi DPRD, kata Jabir, memberikan persetujuan anggaran di masing-masing SKPD tanpa ada dokumen RKA, sama dengan menyuruh DPRD memberikan cek kosong.
“Ini jelas pelecehan fungsi budgeter DPRD. Karena itu kami ajak teman-teman menolak membahas hingga RKA itu sampai di tangan para anggota DPRD,” tegasnya.
