Cenderung Sepakat Menunda Raperda BUMD
DPRD Jatim, Bhirawa
Pembahasan Raperda BUMD Jatim yang digagas Komisi C DPRD Jatim, nampaknya bakal molor. Pasalnya, anggota Komisi C Dewan Jatim mulai masuk angin dan sepakat dengan usulan Fraksi Partai Demokrat untuk menunda pembahasan Raperda BUMD hingga RUU BUMD selesai dibahas DPR RI terlebih dulu.
Ketua FPD DPRD Jatim, Achmad Iskandar membenarkan bahwa sikap fraksi sudah jelas yakni pembahasan revisi Perda BUMD kalau bisa ditunda sampai RUU BUMD yang akan dibahas DPR RI selesai terlebih dulu. Tujuannya, supaya tidak terjadi kerancuan hukum karena Perda tidak boleh bertentangan dengan UU.
”Jangan sampai terjadi tumpang tindih. Sebab pijakan Perda adalah UU, jadi sebaiknya menunggu UU BUMD keluar lebih dulu,”pinta Iskandar saat dikonfirmasi di kantor DPRD Jatim, Rabu (1/2).
Lebih jauh politisi asal Madura ini menjelaskan, pembahasan naskah akademis Raperda BUMD Jatim baru akan dikaji di komisi bidang keuangan. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam pembahasan nanti akan ada pendalaman. “Kalau memang urgensinya sangat mendesak ya kita dukung. Tapi kalau kurang urgent ya sebaiknya ditunda lebih dulu,” beber Iskandar.
Senada, Ketua FPKS DPRD Jatim Yusuf Rohana mengaku pembahasan Perda BUMD memang diusulkan Komisi C dalam rangka memperbaiki kinerja BUMD milik Pemprov Jatim. Namun kalau cantolan hukumnya kurang kuat, pihaknya sepakat jika diundur sambil menunggu UU BUMD disahkan DPR RI.
”Tujuan Perda BUMD adalah untuk memperbaiki kinerja BUMD supaya lebih sehat dan profesional. Kalau DPR RI lagi bahas UU BUMD ya kita akan koordinasi agar tidak berseberangan,”dalihnya.
Anggota Komisi C lainnya, Suli Daim menyatakan tidak terlalu mempersoalkan apakah pembahasan Perda BUMD ditunda atau tidak. Sebab, bagi politisi asal FPAN yang terpenting adalah subtansi dari Perda itu sendiri, apakah sanggup membawa perbaikan kinerja BUMD atau tidak. ”Tujuan utama dari Perda BUMD adalah menyehatkan kinerja BUMD supaya bisa meningkatkan PAD Jatim dan rakyat Jatim,” tambahnya.
Terpisah, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Nurwiyatno mengatakan bahwa besar kemungkinan kalau Perda BUMD Jatim dibahas mendahului UU BUMD maka ketika dimintakan persetujuan ke Mendagri akan ditolak karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. ”Lebih baik ditunda lebih dulu sambil menunggu RUU BUMD disahkan DPR RI,”harapnya.
Diakui Nurwiyatno, pendirian BUMD-BUMD di Jatim sudah melalui Perda. Sehingga kalau DPRD Jatim membikin Perda lagi yang khusus menaungi seluruh BUMD di Jatim hal itu jelas kurang relevan dan dikhawatirkan terjadi duplikasi. Terlebih BUMD di Jatim sebagian besar berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang mengacu UU No.40/2007.
”Kalau hanya PNS tak boleh duduk di BUMD itu sudah dilaksanakan, jadi saya kira lebih baik pembahasan Perda BUMD menunggu UU BUMD lebih dulu,”tegas Nurwiyatno. [cty]
Diterbitkan : Kamis, 2 Februari 2012
