SURABAYA – Pemkot Surabaya melalui Wali Kota Tri Rismaharini tetap menolak rencana pembangunan tol tengah kota . Meski pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memasukkan tol tengah dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) tingkat nasional.
Risma secara tegas menolak pembangunan tol tengah kota . “Iya tidak apa-apa ada desakan pembangunan tol tengah kota . Tapi kita tetap pada keputusan semula jika kita belum perlu tol tengah kota ,” ujarnya usai bertemu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Balai Kota Surabaya ,kemarin. Wali Kota perempuan pertama di Kota Pahlawan itu menolak segala bentuk intervensi pembangunan tol tengah kota , meski oleh pemprov maupun pusat. Ia tahu dengan penolakan itu,berarti telah menolak keinginan Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam RTWR.
“Kita memang menolaknya, meskipun suratnya sudah ada,”ungkapnya. Sayangnya, ketika didesak tentang teknis penolakan surat Kementrian PU ia enggan menjelaskan dengan detail. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Kota Surabaya itu enggan menjawab pertanyaan para wartawan.“Sek yo sek yo, aku kebelet pipis (sebentar ya, saya kepingin buang air kecil dulu, red),” kata Risma yang langsung masuk ruang kerjanya, tanpa muncul lagi dalam waktu cukup lama.
Sementara itu,Kepala Bapppeko Surabaya Hendro Gunawan tak bisa dimintai komentar. Bahkan, ketika dihubungi melalui ponselnya tak juga diangkat. Short message service (SMS) yang dikirim juga tak dijawab.Terpisah, anggota Komisi D DPRD Jatim Irwan Setiawan mengatakan dengan masuknya tol tengah kota yakni jalurAloha- Wonokromo-Tanjung Perak ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, maka dia meminta pemerintah pusat untuk bisa menjelaskan lebih detail lagi. Sebab, lanjut Irwan, pemerintah pusat hanya menyebutkan secara umum yakni pada titik masuk dan keluar tol saja.
Sedangkan untuk lintasan harus melalui daerah mana sama sekali tidak disinggung.“Saya rasa kalau pemerintah pusat mau menjelaskan dengan detail akan adanya tol tengah termasuk dampaknya,maka pemerintah kota dan kabapaten bisa menerima,” tandasnya kemarin. Menurut Irwan,prinsip dari adanya RTRW adalah sebagai agenda pembangunan daerah agar bisa optimal.Pembangunan seharusnya bisa menjadi solusi daerah bukan malah menyebabkan konflik seperti yang terjadi di Surabaya.
Sehingga dalam hal ini, pemerintah pusat, provinsi dan kota Surabaya harus bisa mencari solusi masalah tol tengah. Sementara anggota pansus RTRW yang juga anggota Komisi D DPRD Jatim Agus Maimun tetap menegaskan jika tol tengah sudah masuk ke RTRW Nasional. Sehingga pemerintah kota harus mematuhi ketentuan tersebut. Untuk itu, pansus akan melakukan pertemuan dengan beberapa kabupaten dan kota guna menyelaraskan draf RTRW di masingmasing daerah dengan pemerintah pusat. Agus mengharapkan melalui pertemuan itu akan ada titik temu.
Namun, jika memang nantinya Pemkot Surabaya tetap tidak mau mengikuti RTRW pemerintah pusat, kemungkinan besar akan bisa terkena sanksi. Sanksi bisa berupa tidak diberikannya alokasi dana khusus dan alokasi dana umum,karena alokasi dana tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Sementara itu, pihak Pemprov Jatim hingga kemarin belum bisa dikonfirmasi terkait perkembangan masalah tol tengah kota yang ditolak Pemkot Surabaya tersebut.Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf tidak bisa dikonfirmasi.Namun sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan Pemkot Surabaya harus mematuhi surat Menteri PU yang menetapkan adanya tol tengah. aan haryono/ lutfi yuhandi
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/410906/ (7 Juli 2011)
