DPRD Jatim, Bhirawa, 12 Juli 2011
Pengerjaan proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang menghubungkan Pacitan sampai Banyuwangi, dipastikan molor dari jadwal yang ditentukan yaitu 2013. Pasalnya kucuran anggaran yang dialokasikan melalui APBD Jatim sangat minim atau hanya sekitar Rp 40 miliar.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Basuki Babussalam menjelaskan, untuk merealisasikan JLS diperlukan anggaran hingga Rp 7,6 triliun. Namun kenyatannya APBD Jatim hanya mampu mengucurkan anggaran tidak lebih dari Rp 50 miliar. Melihat kondisi seperti itu, maka pembangunan JLS diyakini bakal tuntas 30 tahun lagi.
Karena itu, lanjut Basuki Babussalan, untuk menuntaskan pembangunan JLS, maka diperlukan kebijakan revolusi dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah. Jika tidak, maka persoalan penduduk miskin, daerah miskin dan meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) disepanjang wilayah JLS akan buntu dalam penyelesaiannya.
Basuki mencontohkan, diwilayah Selatan Jawa Timur banyak persoalan diantaranya tidak nyambungnya jalur JLS diwilayah Tulunggagung dan Trenggelek. Dimana perencanaan antara kabupaten dengan pemprov dan pemerintah Pusat tidak nyambung. ” Ini karena lemahnya koordinasi, sehingga banyak persoalan di wilayah selatan seperti penduduk miskin, daerah miskin, TKI terus meningkat. Meski didaerah Selatan melahirkan banyak orang besar, seperti sang proklamator, presiden maupun wakil presiden,” tegas politisi asal PAN ini, Senin (11/7).
Menariknya, meski Pemprov Jatim mengetahui kalau anggaran pembangunan dan perawatan jalan tidak mencukupi dari kebutuhan yang ada sebagai akibat dari total APBD Jatim sebesar Rp 10,6 triliun sekitar 60 persen terserap untuk gaji pegawai. Puncaknya pada 2011 terus mengalami penurunan sehingga banyak infrastruktur yang rusak berat berikut realisasi JLS.
“Keseriusan Pemprov Jatim dalam hal pembangunan infrastruktur harus dipertanyakan. Mengingat pada tahun 2009, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran senilai Rp260 miliar namun pada 2010 mengalami penurunan menjadi senilai Rp227 miliar, kemudian pada 2011 ini malah turun lagi menjadi Rp218 miliar,” kata dia.
Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan menegaskan pembangunan jalan Jalan Lintas Selatan (JLS) sepanjang 70,68 kilometer membutuhkan anggaran sekitar Rp178 miliar. Karena itu, dia yakin penyelesaian JLS akan selesai 60 tahun mendatang.
“Alokasi anggaran yang belum ideal tersebut tentunya tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang 28/2009 dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang telah mengamanatkan hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) paling sedikit 10% untuk penyelenggaraan infrastruktur,” tandas politisi asal PKS.
Irwan juga mengkritisi apa yang dikatakan Gubernur Jatim Soekarwo, sebab dalam masalah ini, Soekarwo hanya mengakui kendala pembangunan infrastruktur pada JLS saja. Sedangkan terkait dengan kondisi infrastruktur jalan secara keseluruhan, Gubernur tidak menjelaskan kendala yang dihadapi.
Padahal, 2010 kemarin, pembangunan dan perbaikan jalan meleset dari target. Irwan menandaskan pada Renstra 2010, target perbaikan atau kemantapan jalan ditetapkan sebesar 82% dari kondisi awal sebesar 80,10% atau sekitar 1.602,70 kilometer. Namun faktanya, sampai akhir 2010 kemantapan jalan hanya mencapai 77,38% atau sekitar 1.548,35 kilometer. Sehingga terjadi penurunan kualitas jalan sepanjang 54.35 kilometer.
Selain itu, Irwan juga melihat dalam belanja modal pengadaan jalan, jembatan, dan jaringan terjadi penurunan dimana pada 2009 senilai Rp185 miliar, ternyata pada 2010 hanya senilai Rp183 miliar. [cty] (http://www.harianbhirawa.co.id/utama/33388-jls-tuntas-30-tahun-lagi)
