DPRD Jatim, Bhirawa, 24 Mei 2012
Tingginya jumlah mobil dinas (mobdin) yang selama ini menggunakan BBM bersubsidi mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD Jatim. Mengingat BBM bersubsidi harus digunakan untuk masyarakat. Karenanya, Gubernur Jatim didesak untuk mengaluarkan Peraturan Gubernur (Pergub).
Anggota Komisi E DPRD Jatim-Achmad Jabir menegaskan agar tidak memperpanjang kesalahan dan dosa pemerintah, maka penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan dinas ini segera dihentikan. Dan pihaknya sepakat dan mendukung upaya gubernur untuk mendorong agar mobil dinas tidak menyerap subsidi BBM.
”Saya berharap melalui Gubernur Soekarwo bisa segera mengeluarkan larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas lewat Pergub. Sekaligus memerintahkan agar pemerintah kota dan kabupaten melakukan hal yang sama untuk daerahnya,”tegas Wakil Ketua FPKS DPRD Jatim, Rabu (23/5).
Karena jika hal ini tidak segera dihentikan dengan larangan, menyebabkan terhambatnya proses peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil, karena subsidi untuk mereka telah disedot oleh pihak yg tidak berhak. Atau setidaknya akan memperpanjang penyaluran subsidi BBM kepada orang yang tidak berhak.
Disisi lain pihaknya berharap, seluruh unsur pimpinan DPRD baik di provinsi dan kota kabupaten bisa memberikan contoh dengan tidak mengkonsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan dinasnya.
”Larangan ini pasti akan berdampak membebani APBD karena kendaraan dinas harus menggunakan BBM dengan harga lebih mahal,”tegasnya dengan mimik serius. Jabir menambahkan selama ini konsumsi BBM bersubsidi bukan oleh masyarakat yang seharusnya menerima atau menggunakan, tetapi habis diminum dan dipakai kendaraan dinas.
Dengan demikian, subsidi BBM tersebut terserap oleh pemerintah sendiri, setidaknya oleh aparat pemerintah yang menggunakan mobil dinas. Seraya dicontohkan jika dalam satu SKPD saja semisal sekwan Provinsi dan beberapa kota kabupaten, memiliki armada mobil pelat merah sebanyak 50 kendaraan lebih.
Belum lagi SKPD-SKPD lain, yang minimal kepala SKPD dan Kabag nya, bahkan ada yang Kasubag atau KaSi nya yang juga berkendaraan dinas, maka dapat dihitung berapa ratus liter BBM bersubsidi yang ‘diminum’ oleh kendaraan plat merah. ”Inilah yang membuat negara merugi, karena BBM bersubsidi ternyata tidak tepat sasaran,”paparnya. [cty]
