DPRD Jatim, Bhirawa, 24 September 2012
Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim yang pada 2013 diprediksikan hanya satu persen menjadi tandatanya besar bagi DPRD Jatim. Padahal, menurut catatan realisasi APBD, pertumbuhan PAD tahun 2009 sebanyak 54 persen, tahun 2010 sebanyak 25 persen, dan pada tahun 2011 sebanyak 27 persen.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengaku sangat aneh pendapatan pada tahun 2013 diprediksi hanya satu persen. Padahal disatu sisi Jatim merupakan sebuah provinsi besar yang memiliki berbagai keunggulan dan potensi. Secara ekonomi Jatim menyumbang hampir 15 persen dari perekonomian nasional.
”Ini khan cukup mengherankan. Disaat Jatim memiliki pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh 7,5 sampai dengan 7,7 persen, disatu sisi justru PAD yang didapat hanya sekitar satu persen,”lanjut politisi asal PKS Jatim ini menyitir kebijakan umum anggaran (KUA) tahun 2013, Minggu (23/9).
Menurut Permendagri 37 tahun 2012, tegas Irwan kenaikan PAD mengacu pada empat hal. Pertama kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi PAD tahun sebelumnya. Kedua, tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
Sedang ketiga, Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah 4. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya. ”Kalau empat hal itu dapat dijalankan Pemprov Jatim dengan baik, maka dipastikan PAD 2013 Jatim akan meningkat,” paparnya.
Namun, kalau dilihat faktanya pada tingkat agregrat Jatim merupakan provinsi dengan populasi penduduk miskin terbesar di Indonesia dimana kantong kemiskinan berada pada daerah yang sebagian besar bergantung pada pertanian. Selain pembangunan infrastruktur, Jatim yang memiliki panjang jalan terpanjang kedua di Indonesia masih punya permasalahan besar dimana pemeliharaan jalan tidak berjalan secara optimal.
”Hal-hal inilah yang membuat Jatim semakin berat untuk mengulangi kesuksesan pada tahun 2009 dengan tingginya PAD hingga mencapai 54 persen,”lanjutnya.
Sementara terkait dengan dunia pendidikan, tantangan Jatim adalah dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saat ini faktanya 55 persen dari tenaga kerja di Jatim hanya mengecap pendidikan sekolah dasar (SD). Padahal untuk dapat menjalankan agenda pembangunan maka diperlukan kebijakan fiscal yang lebih inovatif.
Khusus untuk plafon anggaran, pemerintah harus konsisten dengan tema rencana kerja pemerintah daerah tahun 2013 yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat Jatim melalui perluasan dan penguatan UMK-UMK, pasar dalam negeri serta perbaikan infrastruktur.
Sementara itu, proporsi belanja daerah pada sector pendidikan dan kesehatan harus diarahkan untuk dapat meningkatkan indikator capaian.
Sedangkan belanja pada sektor infrastruktur harus menjadi agenda prioritas mengingat keberadaannya yang sangat vital bagi perdagangan antar dan intra wilayah serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. [cty]
