DPRD Jatim, Bhirawa
Penanganan kekeringan di Jatim membutuhkan anggaran cukup besar. Komisi D DPRD Jatim memperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp6 Triliun hingga Rp9 Triliun untuk membangun jaringan (infrastruktur) pengairan.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Agus Maimun mengatakan kebutuhan pengairan di Jatim sebenarnya sudah memadai, namun belum dikelola secara optimal. Akibatnya ketika musim hujan, banyak wilayah yang diterjang banjir. Sebaliknya ketika datang musim kemarau, terjadilah kekeringan.
“Di Jatim sebenarnya ada tujuh aliran sungai yang sebenarnya cukup memadai. Kemudian ditunjang dengan adanya bendungan gerak, dan waduk-waduk. Namun hal itu tidak ditunjang dengan kebutuhan pengairan hingga ke lahan pertanian,” kata Agus, Kamis (13/9) kemarin.
Dia mencontohkan aliran Bengawan Solo yang seharusnya tetap mampu mengairi lahan pertanian, namun karena jaringan irigasinya yang kurang, maka jangkauannya tidak jauh. Selain aliran sungai, waduk di Jatim juga dianggap belum maksimal, dia mencontohlan waduk Pacal di Bojonegoro yang hanya mampu mengairi dua kecamatan saja. Padahal seharusnya mampu mengairi hingga kecamatan Kanor.
Politisi dari PAN ini menandaskan kebutuhan anggaran Rp6 triliun itu diantaranya untuk pembangunan jaringan irigasi dari waduk dan aliran sungai. Kemudian juga untuk biaya perawatan waduk, embung dan juga bendungan gerak.
“Perawatan waduk itu wajib dilakukan setiap tahun, di antaranya untuk pengerukan dan lainnya. Ini adalah solusi jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Jatim,” tandasnya.
Disinggung tentang rencana hujan buatan, Agus Maimun mengatakan hujan buatan hanya solusi jangka pendek atau seketika saat itu saja. Dampak dari hujan buatan juga hanya untuk daerah daerah tertentu saja.
Sementara itu anggota Komisi D DPRD Jatim lainnya Irwan Setiawan membenarkan bahwa kebutuhan mengatasi kekeringan di Jatim mencapai Rp9 triliun. Dana tersebut hanya untuk perbaikan dan pembangunan waduk serta embung. Disatu sisi, untuk mengatasi kekeringan setidaknya membutuhkan 500 waduk dan embung, sementara saat ini Pemprov Jatim baru bisa membangun 57 embung dan 10 waduk.
“Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Pemprov Jatim baru mampu memperbaiki 38 embung yang mengalami sedimentasi atau pendangkalan. Alokasi dana yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pembangunan waduk serta embung sendiri mencapai Rp 9 triliun selama lima tahun terakhir,” tandas politisi asal PKS.
Disebutkan daerah yang membutuhkan embung diantaranya Bangkalan, Pacitan, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Pamekasan, Situbondo, Ponorogo, Ngawi dan Magetan. Kawasan tersebut adalah daerah terdampak kekeringan yang paling parah. Sedangkan untuk mengatasi dampak kekeringan dalam jangka pendek, saat ini dibutuhkan suplai air ke daerah daerah terdampak. Droping air ini khususnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, seperti untuk memasak, mandi dan mencuci.
Sementara itu Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan untuk melakukan hujan buatan membutuhkan dana hingga Rp15 miliar.
“Kami sedang mencari dana untuk membuat hujan buatan,” kata Saifullah Yusuf. Dia mengungkapkan, melihat kondisi Jatim saat ini dimana banyak daerah yang sudah mengalami kekeringan, maka sudah dibutuhkan hujan buatan. Yang menjadi permasalahan adalah anggaran untuk hujan buatan tersebut relatif besar. Sehingga harus dipertimbangkan matang-matang. [cty]
