DPP PKS baru saja melaunching Sekolah Etik Indonesia. Dengan dilaunchingnya Program Sekolah Etik Indonesia oleh DPP PKS, DSW PKS Jatim memastikan mensukseskan dan mengikutkan kadernya pada program tersebut. Dengan program tersebut diharapkan terbentuk kader-kader pemimpin partai yang punya visi kepemimpinan kedepan yang lebih baik, pemahaman keagamaan yg moderat, patriotik, serta jiwa kebangsaan dan nasionalisme yang sangat kuat dengan standar etik yang baik sehingga menjadi pribadi yang taat norma hukum.
“Sekolah etik sangat bagus, kami sangat mendukung sebagai sebuah sarana penambahan wawasan sekaligus berharap semua kader di Jatim khususnya pelopor yang berada di struktur dan juga pejabat public mengikutinya. Kader-kader kami akan kami kirim untuk mengikuti sekokah etik ini,” demikian ditegaskan Ketua DSW Jatim, Dr. KH. Muhammad Ajir Abdi Moenip, Lc. MA
Sebagaimana diketahui, DPP PKS melaunching Sekolah Etik Indonesia secara daring Jum’at (2/4) lalu. Dihadiri Ketua Majelis Syuro PKS Habib DR. Salim Segaf Al Jufri, Presiden PKS H. Akhmad Syaikhu, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Dr. K. H. Surahman Hidayat, MA. Selain itu, hadir pula sebagai narasumber adalah Ketua ICMI, yaitu Prof. Dr. Jimly AAsshiddiqie, S.H., M.H.
Bekerjasama dengan Lemhanas dan MUI, Sekolah Etik Indonesia diikuti sebanyak 749 peserta yang terdiri dari unsur Dewan Syariah Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Etik Daerah PKS.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, KH. Surahman Hidayat menjelaskan bahwa salah satu tujuan diadakannya program tersebut agar para peserta memahami cara bersikap terkait dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia.
Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri mengapresiasi acara tersebut dan menyatakan bahwa salah satu fungsi partai politik sesuai UU Partai Politik adalah pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Jadi dengan etika yang bagus kehidupan masyarakat dan bernegara akan terwujud. Saat menjadi tokoh politik dan memenangkan kontestasi misalnya menjadi presiden, gubernur, bupati, walikota tidak berpikir untuk diri sendiri, tidak berpikir untuk partainya. Apapun suku, agama masyarakat siap menjadi pelayan mereka karena etika dalam konteks takwa mengajarkan demikian,” tambah Habib Salim.
Sementara itu Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Jimly Asshiddiqie memuji Sekolah Etik Indonesia PKS sebagai sekolah etik pertama yang dibentuk oleh partai politik. Langkah PKS ini sebagai pendorong kesadaran penerapan etika dalam dunia politik, termasuk di dalamnya kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mantan Ketua MK ini mengatakan kesadaran menempatkan etik dalam konteks bernegara semakin tinggi diantara negara-negara. Bahkan saat ide etik dimunculkan sebagai bagian dalam regulasi perundangan, sempat muncul penolakan. Terutama bagi yang memiliki pemahaman pemisahan antara negara dan agama.
“Saya tahun 1996 sudah mengusulkan ke Menteri PAN waktu itu untuk membuat UU Etika Pemerintahan. Tapi banyak yang menolak dengan alasan urusan etika bukan urusan negara sehingga tidak perlu diatur UU. Sekarang PBB merekomendasikan semua negara membuat regulasi perundangan terkait etika pemerintahan,” ujar Jimly.
Tentu tak hanya PKS Jatim yang mengapresiasi program DPP PKS tersebut, tapi seluruh DPD PKS se-Jatim. Seperti dari Surabaya, yang juga hadir secara virtual, di antaranya Ketua Dewan Etik Daerah (DED) PKS Kota Surabaya Ustadz Fathurrahman Masrukan, Lc., M.A., dan Sekretaris DED Frendika Suda Utama, S.H menyatakan
Sekolah Etik Indonesia merupakan bentuk komitmen partai dalam menjaga NKRI agar internalisasi nilai-nilai etik dan moralitas serta ajaran luhur agama bisa terwujud dalam segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)
