JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)–Komisi V DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Arsitek dibawa dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang, hari ini, Selasa (11/7/2017). Pengesahan undang-undang tersebut diyakini mampu membendung serbuan arsitek asing.
Dalam rapat penyampaian hasil Panja RUU Arsitek, Senin (10/7/2107), sepuluh fraksi menyatakan setuju pembahasan RUU Arsitek dilanjutkan ke tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU. Ketua Panja RUU Arsitek Sigit Sosiantomo mengatakan, setelah melalui berbagai rangkaian pembahasan, perumusan, dan proses sinkronisasi, Panitia Kerja (PANJA) akhirnya menetapkan Draft RUU tentang Arsitek yang terdiri atas 11 Bab dan 45 Pasal.
Panja, kata Sigit, juga berhasil menyepakati beberapa keputusan yang belum disepakati sebelumnya dalam rapat Timus. Beberapa diantaranya masalah pengecualian bangunan yang wajib menggunakan arsitek, Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), serta penghapusan jenjang kualifikasi dalam STRA dan Lisensi.
“Selain itu, secara keseluruhan, pada Rapat Panja tahap kedua tersebut terdapat pula substansi-substansi penting lainnya yang berhasil disepakati DPR RI dengan Pemerintah. Antara lain masalah azas dan tujuan, persyaratan arsitek, pengaturan tentang lisensi, pengaturan arsitek asing, dan sanksi administratif,” kata Sigit yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (11/7/2017).
RUU Arsitek menjadi salah satu RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR tahun 2016. Kehadiran UU Arsitek nantinya akan menghasilkan kualitas para arsitek yang semakin andal. Terlebih, saat ini banyak menjamur praktik arsitek asing di Indonesia yang menepikan para arsitek lokal. Tentu, lanjut Sigit, imbasnya konsultan arsitek Indonesia harus menerima kenyataan pahit untuk bekerja dengan imbalan tidak sesuai standar profesional dari profesinya sebagai arsitek.
RUU ini, kata Sigit, dibuat untuk mengatur ketentuan yang harus dipatuhi oleh arsitek sekaligus melindungi para pengguna jasa arsitek, yakni masyarakat.
“RUU ini juga nantinya akan meminimalisir praktik-praktik arsitek asing yang tidak memberdayakan kearifan lokal masyarakat Indonesia atau terlalu bebas mengeksploitasi kearifan lokal tanpa mengetahui secara mendalam apa arti dari kearifan lokal tersebut,” tutur Politisi PKS ini.
Sumber : http://www.teropongsenayan.com/66176-bendung-arsitek-asing-hari-ini-dpr-sahkan-ruu-arsitek
