Krisis kekeringan di Jawa Timur kian meluas. Sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat maupun tanggap darurat kekeringan.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati. Ia menilai kekeringan tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan kekurangan air selama musim kemarau, tetapi sudah menyangkut kehidupan masyarakat, pertanian, kesehatan hingga aktivitas ekonomi.
“Ketika 24 kabupaten/kota sudah menetapkan status kedaruratan kekeringan, maka yang dibutuhkan bukan hanya respons ketika masyarakat sudah kehabisan air. Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan air bersih secara cepat, adil dan tepat sasaran, sekaligus menyiapkan mitigasi agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap musim kemarau,” kata Lilik.
Menurutnya, distribusi air bersih tetap harus menjadi prioritas dalam situasi darurat. Namun, langkah tersebut tidak boleh berhenti pada dropping air setiap kali warga mengalami krisis. Pemerintah perlu membangun sistem ketahanan air agar masyarakat memiliki cadangan dan sumber air yang lebih kuat menghadapi musim kemarau.
Lilik mendorong Pemprov Jatim memperkuat satu data kekeringan yang terintegrasi. Data tersebut, kata dia, setidaknya harus memuat desa-desa rawan kekeringan, kebutuhan air harian, sumber air yang tersedia, jumlah tandon, titik distribusi hingga kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Dengan data tersebut, bantuan tidak boleh menunggu laporan datang. Pemerintah bisa bergerak lebih cepat berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah,” ujarnya.
Ia juga meminta distribusi air bersih dilakukan dengan standar layanan yang jelas dan terukur. Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota perlu memiliki standar waktu respons, titik distribusi tetap, tandon komunal serta mekanisme pengaduan masyarakat.
Selain respons darurat, Lilik mengusulkan program “Kampung Tahan Kekeringan” untuk desa-desa yang selama ini menjadi langganan krisis air. Program tersebut dapat mencakup pembangunan tandon komunal, sumur atau sumber air alternatif yang layak, pemanenan air hujan, embung desa serta sistem distribusi air sederhana.
“Yang kita bangun bukan hanya bantuan air untuk hari ini, tetapi kemampuan masyarakat bertahan menghadapi kemarau berikutnya,” tegasnya.
Lilik menambahkan, mitigasi kekeringan juga harus terintegrasi dengan sektor pertanian dan lingkungan. Sebab, dampak kekeringan tidak hanya dirasakan warga yang membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga petani yang menghadapi keterbatasan air untuk produksi.
Karena itu, menurutnya, perlu dilakukan pemetaan komoditas yang sesuai dengan kondisi ketersediaan air, peningkatan efisiensi irigasi, perlindungan sumber mata air, penghijauan serta konservasi daerah tangkapan air.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya mitigasi. Lilik mengajak warga menggunakan air secara bijak, menyimpan cadangan air secukupnya, menjaga sumber mata air dan segera melaporkan apabila wilayahnya mulai mengalami krisis air.
Ia juga mengingatkan agar penanganan kekeringan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas dan keluarga yang tidak memiliki akses terhadap air layak.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Penanganan kekeringan harus memastikan kelompok rentan tidak semakin terdampak,” katanya.
Lilik menegaskan, Fraksi PKS DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim memiliki roadmap ketahanan air Jawa Timur, bukan hanya program dropping air saat bencana kekeringan terjadi.
Menurutnya, penyusunan roadmap tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemprov Jatim, BPBD, PUPR, Dinas Pertanian, PDAM atau Perumda Air Minum, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha hingga masyarakat.
“Bagi kami, air bukan sekadar bantuan ketika bencana datang. Air adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin keberlanjutannya,” tutur Lilik.
Ia berharap persoalan kekeringan menjadi momentum bagi Jawa Timur untuk membangun sistem pengelolaan air yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, setiap musim kemarau pemerintah tidak hanya sibuk menentukan wilayah yang harus mendapatkan kiriman air, tetapi mulai memastikan desa-desa rawan memiliki kemampuan menghadapi kekeringan.
“Jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali bertanya, ‘air harus dikirim ke mana?’ Yang harus mulai kita pikirkan adalah, ‘bagaimana agar desa-desa kita tidak lagi selalu menjadi korban kekeringan?’ Itulah mitigasi yang sesungguhnya,” pungkasnya.{}
