Senin, Radar Surabaya 13 Juni 2011
Surabaya – Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim terancam dibubarkan. Ini bila tidak segera melakukan revisi peraturan daerah untuk melegal formalkan KPP.
“Acuan pembentukkan KPP tidak sesuai dengan undang-undang”, kata Anggota Komisi A DPRD Jatim Ahmad Jabir, kemarin.
Dijelaskan Jabir, seharusnya pembentukkan KPP didasarkan pada Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Sementara KPP Jatim dibentuk sebelum UU Pelayanan Publik disahkan pada 18 Juli 2009.
“Dasar pendirian KPP Jatim adalah Perda 11/2005, sehingga substansinya banyak yang berbeda dengan UU Pelayanan Publik yang diahkan pada 2009,” tutur wakil ketua Badan Legislasi DPRD Jatim itu.
Jabir menjelaskan dalam Perda 11/2005 mengatur bahwa KPP pembentukkan dan pendanaannya harus ditanggung oleh APBD. Namun kenyataannya UU 25/2009 justru tidak memberikan mandat pembentukkan KPP sehingga keberadaan KPP tidak punya landasan legal formal.
Persoalan menjadi rumit karena sampai sekarang ini peraturan pemerintah tentang Pelayanan Publik juga belum ada. Padahal PP itu sangat penting karena banyak mengatur persoalan teknis.
Menurut dia, Perda 11/2005 tak cukup hanya direvisi, tapi harus dibuat Perda baru untuk melindungi keberadaan KPP secra legal formal. Keberadaan KPP sangat penting dalam mendukung program percepatan reformasi birokrasi. Tetapi kalau tidak ada landasan hukumnya, KPP tidak bisa tidak harus dibubarkan. “Kalau pemerintah tidak ingin KPP dibubarkan, maka perarturan pemerintah harus segera diterbitkan,” katanya. (rtn)
