Bertepatan dengan Hari Buruh 1 Mei 2016, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menghelat diskusi kelompok terarah (Focused Group Discussion) bertemakan “Mengawal Raperda Perlindungan Ketenagakerjaan Jawa Timur” bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Jawa Timur Jl. Gayungsari X no. 33 Surabaya.
Acara tersebut dimulai pukul 09.00 dan dihadiri oleh beberapa perwakilan Serikat Pekerja dan Federasi Serikat Pekerja di Jawa Timur. Ketua Umum DPW PKS Arif Hari Setiawan yang membuka acara menyampaikan bahwa acara ini dalam rangka memperingati Milad ke-18 PKS sekaligus memperingati Hari Buruh. “PKS berdiri pada saat reformasi. Jadi memperingati 18 Tahun PKS hakikatnya memperingati kelahiran era reformasi. Dan salah satu agenda reformasi adalah kesejahteraan Pekerja, Petani, dan Nelayan. Negara harus berpihak kepada Pekerja kita, bukan pekerja asing. Jadi momentum hari buruh ini kami tegaskan bahwa PKS mendukung penuh Perda Perlindungan Pekerja guna melindungi Pekerja dari berbagai ketidakadilan.” urai Arif.
Sebagai narasumber pertama, tampil Pujianto, SH, MH, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur. Dalam paparannya, Pujianto menyampaikan terima kasih kepada PKS yang selama ini selalu satu agenda bersama buruh, dan memberikan berbagai advokasi kepada persoalan buruh. “Buruh tidak butuh lip service dari partai dan anggota dewan. Alhamdulillah selama ini PKS selalu sejalan dan membela perjuangan kami para buruh,” kata Pujiono. Selanjutnya Pujiono juga mengajak PKS dan anggota dewan PKS untuk turun bersama buruh setelah acara selesai. Menyuarakan berbagai aturan hukum yang belum jelas seperti Posko Pengaduan THR, aturan tenaga Magang yang banyak digunakan sebagai celah merekrut pekerja, dan pengawas pelaksanaan undang-undang perburuhan yang jumlahnya masih sangat minim dibanding jumlah pabrik dan pekerja.
Berikutnya narasumber kedua adalah Muhammad Siroj, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS. Siroj menjelaskan bahwa Raperda Perlindungan Ketenagakerjaan yang sedang dibahas di DPRD Jawa Timur sarat dengan berbagai kepentingan, oleh karenanya harus dikawal dengan ketat agar benar-benar berpihak kepada para Pekerja. Sebagai misal tentang nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak), yang selama ini nilainya sering tidak mempertimbangkan kebutuhan buruh untuk naik kelas, dengan tabungan dan investasi. Padahal ini adalah tuntutan standar keluarga modern. “Raperda ini harus dikawal dengan ketat agar tidak ada kesepakatan yang diselingkuhi. Jangan sampai aspirasi teman-teman buruh yang sudah tertuang dalam Raperda tiba-tiba dihilangkan,” tegas Siroj.
Selanjutnya narasumber ketiga adalah Prof. Dr. Hadi Subhan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebagai salah satu penyusun Naskah Akademik Raperda Perlindungan Ketenagakerjaan Jatim. Prof. Hadi menyampaikan urgensi Raperda ini untuk mendudukkan berbagai undang-undang terkait pekerja. Termasuk kaitannya dengan Buruh Migran dan juga pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Undang-undang Perburuhan butuh peraturan pelaksanaan yang memperjelas berbagai hal yang masih samar. Apalagi Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang perburuhan masih banyak celah.
FGD dilanjutkan dengan Diskusi dengan peserta dari perwakilan pekerja dan juga anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Fraksi PKS se-Jatim. Diantara usulan yang terungkap adalah pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dinilai berbau kolonial dan merugikan pekerja
Acara ditutup dengan Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi yang akan diperjuangkan Fraksi PKS di DPRD Jatim dan seluruh DPRD Kabupaten/Kota. “Saya instruksikan semua anggota Fraksi PKS di DPRD Jatim dan Fraksi PKS di seluruh DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim untuk mengawal hingga rekomendasi FGD hari ini bisa diwujudkan dalam Perda Perlindungan Ketenagakerjaan” pungkas Arif Hari Setiawan, Ketua Umum PKS Jawa Timur.
