Menyikapi kebijakan pemerintah tentang perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PKS Jatim berharap agar langkah tersebut tidak sekadar kebijakan formal namun harus mempunyai indikator keberhasilan yang terukur, yakni menurunnya angka penderita Covid-19.
Irwan Setiawan, Ketua Umum PKS Jatim berpandangan, keberhasilan kebijakan PPKM harus didukung sinergi upaya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. “Perpanjangan PPKM harus lahir dari evaluasi bersama seluruh stakeholder. Agar pemberlakuan PPKM berikutnya bisa lebih efektif. Pemerintah daerah jangan sekadar menjalankan kebijakan pusat, tapi turut memberikan masukan masukan usulan kebijakan yang dipandang tepat untuk daerahnya,” jelas Irwan.
Sebagaimana diketahui, PPKM yang mestinya berakhir hingga 25 Januari mendatang, diperpanjang lagi hingga 8 Februari 2021. Langkah ini diambil pemerintah pusat untuk mencegah lonjakan kasus Virus Corona. Perpanjangan kebijakan ini diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet dan diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, Kamis (21/1/2021).
Irwan kemudian mengatakan, selama PPKM, ternyata masih terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 di 46 kabupaten/kota. Lalu, hanya 24 daerah yang kasus aktifnya turun, dan 3 daerah angka kasus aktifnya tetap. Terkait dengan angka kematian, dari 73 kabupaten/kota, 44 di antaranya masih mengalami kenaikan. Hanya 29 kabupaten/kota yang mengalmi penurunan angka kematian.
Khusus di Jawa Timur, kasusnya termasuk tinggi, sama sekali tidak melandai. Kasus kumulatif COVID-19 di Jatim berjumlah 101.197 kasus. 7.589 kasus di antaranya masih aktif atau dalam masa perawatan. 86.551 kasus sendiri sudah dinyatakan sembuh dan 7.057 kasus dinyatakan meninggal dunia.
Ada 15 kabupaten/kota di Jatim yang saat ini menerapkan PPKM. Yakni Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Madiun, Kabupaten Madiun, Lamongan, Ngawi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Nganjuk, dan Kabupaten Kediri. (gpk)
