Nusantara / Sabtu, 9 Juli 2011 17:10 WIBDinas PU Bina Marga dibantu Biro Administrasi Pemerintahan Pemprov Jatim dan asosiasi kotraktor jalan diminta mencarikan solusi. “Mereka sudah mulai bekerja setelah menerima laporan adanya praktik monopoli itu,” kata Soekarwo menegaskan.
Soekarwo tak menginginkan pembangunan dan perbaikan jalan di Jatim terhambat lantaran sejumlah kontraktor yang memenangkan lelang tidak bisa memulai pekerjaannya karena tak mampu menyediakan aspal sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) V Ditjen Bina Marga di Surabaya.
“Tidak boleh ada monopoli dalam penyediaan bahan pembangunan jalan nasional di Jatim. Kalau itu terjadi, maka jalan nasional yang rusak bisa makin parah,” kata Gubernur.
Selain itu, pihaknya juga akan memberikan masukan kepada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum terkait persoalan tersebut. “Kami akan memberikan masukan agar tidak ada pengerjaan yang menghambat proses pembangunan jalan di Jatim. Apalagi sekarang sudah bulan Juli, tapi belum ada perbaikan jalan,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa jalan nasional di Jatim mencapai 1.900 kilometer. Hingga kini sebagian besar jalan nasional yang rusak belum diperbaiki, seperti di Pasuruan, Banyuwangi, Madura, Sidoarjo, Ngawi, dan kawasan pantai utara.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) Jatim, Achmad Saleh, mengungkapkan saat ini kontraktor tidak bisa mengerjakan pemeliharaan jalan karena BBPJN tiba-tiba mengeluarkan ketentuan mengenai penggunaan aspal modifikasi.
“Tanpa ada sosialisasi, tiba-tiba BBPJN V mewajibkan pengerjaan jalan dengan jenis aspal aspal Buton yang diproses. Terus terang aturan tersebut membuat kami kesulitan memenuhinya,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim Irwan Setiawan mengaku prihatin dengan berlarut-larutnya persoalan tersebut. “Ternyata ada kendala serius pembangunan jalan nasional di Jatim,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu.
Ia dan anggota Komisi D segera menindaklanjuti laporan mengenai adanya indikasi monopoli dalam pengadaan aspal Buton itu. “Kalau persoalan ini dibiarkan, maka kondisi jalan nasional di Jatim semakin rusak parah. Apalagi tinggal satu bulan setengah sudah Lebaran,” katanya.(Ant/BEY)
