SURABAYA – Dinilai sistem pembiayaan perbaikan jalan long segment memiliki banyak kekurangan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII akan menerapkan sistem swakelola dan long segment pada 2018.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hamy Wahjunianto menyatakan,penggunaan sistem pembiayaan swakelola dan long segment tidak bisa dilakukan tahun ini. Pasalnya, anggaran yang ada pada APBN murni tahun ini tidak bisa diubah. Sebab hal itu telah digedok. Sedangkan untuk tahun depan, sangat dimungkinkan perubahan sistem pembiayaan perbaikan jalan secara swakelola dilakukan.
“Dengan Dirjen Bina Marga menyatakan perbaikan jalan awal Maret 2017 bebas lubang. Saya rasa sudah bagus sistem yang digunakan. Dan perbaikan hingga akkhir tahun ini, seharusnya anggarannya cukup. Jadi tak ada lagi jalan rusak di Jatim,” terang politsi yang akrab disapa Ustadz Hamy itu.
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini menilai, sistem swakelola yang ditetapkan oleh BBPJN VIII sudah tepat sebenarnya. Dimana penggunaan sistem tersebut ditetap pada proyek dibawah Rp 200 juta. “Sistem swakelola ini melibatkan Dinas PU Bina Marga Jatim beserta UPT dalam memperbaikinya. Ini yang sering saya sebut sistem perbaikan jalan retail,” urainya.
Sedangkan untuk sistem long segment ini, menurutnya, masih banyak kekurangan. Karena perbaikan baru bisa dilakukan setelah sistem lelang dilaksanakan. Hal ini yang membuat kerusakan periode November hingga Februari tak tertangani. Padahal pada periode tersebut telah masuk musim hujan, yang kemudian membuat kerusakan semakin parah.
“Ada kekosongan yang terjadi antara November hingga Februari. Padahal saat itu puncaknya musim curah hujan, sehingga jalan mudah rusak. Ini harus dicarikan solusi agar kualitas jalan tetap terjaga,” imbuh Hamy.
Sementara itu, Kepala BBPJN VIII, Ketut Darmawahana menjelaskan, penerapan sistem swakelola dan long segment pada 2018 sudah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Usulan tersebut sudah masuk ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan telah disetujui untuk anggaran tahun depan. Hal itu dilakukan agar penanganan jalan rusak dapat ditangani secara cepat,” ujar, Kepala BBPJN VIII, I Ketut Darmawahana.
