DPRD Jatim, Bhirawa, Selasa 1 Mei 2012
Balai Latihan Kerja (BLK) internasional yang sudah dibuka di sembilan kabupaten/kota di Jatim harus mendapat prioritas dalam APBD. Demikian penilaian Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim Soekarwo.
Ketua Pansus LKPj Gubernur Jatim, Ahmad Jabir, menegaskan bahwa dengan adanya kegiatan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan potensi lapangan kerja di kota/kabupaten dan berstandar internasional, diharapkan di setiap kota/kabupaten akan mengalami pengurangan pengangguran dan sekaligus peningkatan kesejahteraan.
“Selain itu, kegiatan itu akan menguatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada saat yang sama akan mengurangi disparitas wilayah dan mengurangi pula arus urbanisasi,” tegas politisi asal PKS tersebut, Senin (30/4).
Karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah provinsi menempatkan penumbuhan dan pembangunan BLK bertaraf internasional ini sebagai salah satu kebijakan yang menjadi prioritas anggaran. Selain itu, harus dimasukkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta dimasukkan dalam Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), baik di perubahan APBD 2012 maupun APBD 2013 yang segera akan diajukan ke DPRD dan kemudian dibahas di DPRD.
Di samping itu, lanjut Jabir, untuk meningkatkan optimalisasi program BLK bertaraf internasional, Disnaker harus meningkatkan monitoring dan evaluasi dari peserta pelatihan kerja. Dengan demikian, tidak hanya tahu berapa yang bisa bekerja dan berapa yang belum, tetapi juga sejauh mana peningkatan kesejahteraan setelah mereka bisa bekerja melalui pemetaan penghasilan atau pendapatannya.
“BLK bertaraf internasional menurut saya adalah sebuah sarana yang harus mendapatkan prioritas dari kebijakan anggaran pemerintah provinsi,” tandasnya. Terpisah, Anggota Pansus LKPj Gubernur Jatim, Ali Mu’thie, menegaskan bahwa keberadaan BLK bertaraf internasional tidak hanya berperan untuk menyiapkan tenaga kerja, tapi lebih dari itu bisa mencetak tenaga kerja terampil. Di sisi lain, BLK bertaraf internasional harus mampu menyalurkan tenaga kerja profesional pada lowongan kerja yang menuntut profesionalisme dan keahlian yang tinggi.
“Karena dua peran tersebut, maka BLK bertaraf internasional memilki pengaruh yang signifikan terhadap dua hal. Yakni mengurangi jumlah pengangguran terbuka dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja karena dia bisa mendapat gaji yang lebih layak akibat keahlian dan profesionalisme yang dimilikinya,” papar Ali Mu’thie.
Karena itu, keberadaan BLK bertaraf internasional ini menurut dia harus didorong untuk bisa terus ditumbuhkembangkan demi mengurangi pengangguran sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Sementara itu, BLK bertaraf internasional telah mampu mencetak dan menyalurkan tenaga kerja baru ke tempat kerja secara signifikan.
Seperti pada kegiatan Pelatihan Kerja yang dilaksanakan Provinsi Jawa Timur tahun 2011 yang diikuti oleh 6.092 peserta, dihasilkan tenaga kerja terlatih yang lulus pelatihan sejumlah 5.137 orang. Dari jumlah yang lulus tersebut, ada 3.101 orang yang kemudian bisa bekerja di sektor formal maupun di perusahaan, 1.265 orang bekerja dengan melakukan usaha mandiri, dan sisanya 771 orang masih belum bekerja termasuk yang tidak terdeteksi. ‘”Ini kan kegiatan yang luar biasa efektif. Dalam konteks ini dan konteks tahun 2011, saya melihat Disnaker cukup berhasil dalam optimalisasi BLK bertaraf internasional,” papar anggota Komisi A DPRD Jatim ini. [cty]
