DPRD Jatim, Bhirawa, Selasa 1 Mei 2012
Gubernur Jatim, Soekarwo akui disparitas wilayah di Jatim masih tinggi. Namun angka kemiskinan di Jatim telah mengalami penurunan sesuai data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS, dimana dari 15,20 persen (2010) turun menjadi 13,85 persen pada 2011.
”Tidak ada pemerintahan yang berhasil 100 persen. Disparitas wilayah pasti ada dimana-mana. Karena leadership tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Dan 50 persen tergantung dari program yang dirilis oleh bupati/wali kota,”tegas Pakde Karwo-sapaan Gubernur Soekarwo usai Rapat Paripurna LKPj gubernur di Gedung DPRD Jatim, Senin (30/4).
Orang nomor satu di Jatim ini, mengatakan membangun negeri bukan menggunakan azas sama rasa sama rata. Pembangunan dilakukan berdasarkan potensi wilayah masing-masing dan retribusi pendapatan. Seperti Banyuwangi, tentunya memiliki APBD yang cukup lumayan besar dibandingkan wilayah di sekitarnya seperti Jember atau Bondowoso. Ini karena Banyuwangi mendapat luberan dari Bali sebagai daerah pariwisata.
Seperti diketahui, dalam Pendapat Akhir (PA) Fraksi-fraksi di DPRD Jatim hampir 90 persen menyikapi disapritas wilayah. Dari total 38 kabupaten/kota yang ada di Jatim, hampir 19 wilayah yang masih memiliki kemajuan pembangunan yang rendah. Karena itu, Pemprov Jatim diharapkan mampu meminimalisir disparitas wilayah tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PKS Jatim, Yusuf Rohana misalnya sesuai hasil sensus BPS jumlah penduduk Jatim pada 2010 adalah 37.476.011 jiwa. Sedang tingkat kemiskinan di Jatim pada 2011 telah mencapai 14,23%. Data ini menunjukkan sekitar 5 juta 300 ribu jiwa lebih penduduk Jatim masih hidup dalam kemiskinan. Artinya disparitas wilayah di Jatim masih tinggi.
Disatu sisi pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2011 telah mencapai sebesar 7,22 persen. Seharusnya ini menjadi harapan terbesar untuk dimanfaatkan dalam penanggulangan kemiskinanan. Tapi sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang sehat itu tidak bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi di Jatim masih didukung padat modal seperti sektor jasa, daripada sektor padat karya seperti pertanian yang hanya tumbuh 2,53persen dan industri pengolahan yang pertumbuhannya juga rendah hanya sebesar 1,54 persen.
”Rendahnya pertumbuhan sektor tradable yakni sektor yang dapat menghasilkan devisa ( baik dari jasa maupun barang ) dan dapat meningkatkan standar hidup, ini implikasinya akan berdampak terhadap pemerataan pembangunan, dan membuat ketimpangan makin meluas, sehingga disparitas makin melebar. Keadaan demikian disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya terjadi di sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja,”papar pria yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini. [cty]
