DPRD Jatim, Bhirawa, 13 Agustus 2012
Pencapaian kinerja penanganan infrastuktur jalan tahun 2011 dan 2012 masih jauh dari rencana strategis (renstra). Hal ini terungkap dari hearing antara Komisi D DPRD Jatim bersama dengan Dinas PU Bina Marga. Untuk itu diperlukan penambahan anggaran agar target yang ditetapkan sebesar 86 persen 2012 tercapai.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan menegaskan tahun 2011 target renstra mencanangkan kondisi kemantapan jalan mencapai 84 persen, namun realisasinya pada akhir tahun 2011 kondisi kemantapan jalan hanya mencapai 78,16 persen. Sedangkan pada tahun 2012, target renstra dicanangkan 86 persen, namun diprediksi capaian akhir tahun 2012 hanya 80,58 persen.
”Hal ini disebabkan adanya degradasi sebanyak 6,3 persen yang terjadi setiap tahun. Apabila kebijakan anggaran ini tidak berpihak kepada penanganan infrastruktur jalan, maka hutang renstra akan semakin besar,”tegas politisi asal PKS Jatim, Minggu (12/8).
Sedangkan kondisi kemantapan jembatan se-Jatim, tambah Irwan hanya mencapai 68,12 persen. Padahal jembatan yang harus diganti mencapai 63 buah dengan panjang 801,70 meter, yang rusak ringan 90 buah jembatan dengan panjang 1265,450 meter. Seluruhnya tersebar di 12 UPT Bina Marga se-Jawa Timur.
Dalam pembahasan perubahan APBD 2012, tegasnya Bina Marga menyampaikan ada anggaran sisa lelang senilai Rp 9,9 miliar dan dari paket gagal lelang senilai Rp 10,37 miliar. ”Seharusnya seluruh dana itu bisa digunakan untuk tambahan peningkatan jalan dan pemeliharaan rutin serta berkala jalan provinsi,”usulnya.
Selain itu, dinas pimpinan Dachlan ini ada potensi senilai Rp6 miliar yang seharusnya dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Adapun alokasi senilai Rp6 miliar tersebut merupakan potensi tambahan dari denda administrasi kelebihan muatan di jembatan timbang.
Melihat kenyataan tersebut, maka perlu percepatan pembangunan infrastruktur sehingga target renstra pembangunan infrastruktur jalan bisa segera tercapai. Salah satunya dengan adanya kebijakan penambahan alokasi anggaran.
Sementara itu, Kabid Pemeliharaan Jalan Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim Made Sukartha menegaskan untuk jalan provinsi yang rusak berat pihaknya memang belum bisa menangani secara utuh. Pihaknya hanya bisa melakukan kegiatan maintenance pemeliharaan rutin semata agar dapat dilalui pengguna jalan. Ini karena, tegasnya adanya keterbatasan anggaran untuk perbaikan jalan.
Diungkapkannya, anggaran perbaikan jalan pada APBD murni Jatim 2012 hanya Rp 480 miliar dan Rp 262,48 miliar khusus perbaikan 1.189 jembatan. Sedang, kebutuhan untuk perbaikan jalan sangat besar. Bila hanya plot anggaranya sebesar Rp 480 miliar dengan kondisi jalan milik provinsi sepanjang itu, masih belum cukup. Ia pun kemudian membuat ilustrasi untuk bisa membuat jalan provinsi benar-benar bisa mulus. ”Kalau empat tahun dianggarkan Rp 700 miliar per tahun, semua jalan provinsi baru bisa mulus atau kondisi mantap 100 persen,” pungkasnya. [cty]
