DPRD Jatim, Bhirawa
Meski pertumbuhan ekonomi di Jatim pada 2010 cukup tinggi sebesar 6,67 persen, namun, angka inflasi melambung jauh lebih tinggi mencapai 7,10 persen. Sementara, indeks disparitas juga pada posisi sangat tinggi, begitupula dengan kemiskinan pedesaan masih parah, serta sektor penyumbang pertumbuhan masih didominasi oleh peran swasta.
Ditegaskan anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan, dengan inflasi mencapai 7,10 menjadikan daya beli masyarakat semakin melemah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Jatim belum memberi kontribusi positif terhadap daya beli masyarakat. Dan secara kualitatif tidak berefek domino terhadap perbaikan indicator-indikator yang lain.
“Kita juga harus berani mengaitkan pertumbuhan ekonomi ini dengan indeks disparitas yang capaiannya masih belum baik. Dengan begitu akan lahir kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,”tegas politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Senin (9/5).
Capaian indeks disparitas itu sendiri, lanjutnya masih di angka 115,14. Artinya provinsi Jatim masih merupakan provinsi dengan ketimpangan tertinggi di antara provinsi-provinsi di pulau Jawa. Dalam hal ini kalah jauh dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah
Dan sesuai data yang ada, tegas Irwan pertumbuhan ekonomi masih didominasi kontribusinya oleh sektor perdagangan, Hotel dan Restoran (10,67%), transportasi dan komunikasi (10,07%), dimana dalam hal ini peran pemerintah propinsi sangat kecil. Sektor ini lebih banyak diperankan oleh swasta.
“Sementara di sektor yang peran pemerintah provinsi seharusnya besar, yakni sektor pertanian kontribusinya hanya sebesar 2,13 persen dan industry pengolahan, kontribusinya hanya 4,35 persen,”tegas mantan dosen ini.
Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar pemerintah provinsi fokus mengurus sektor pertanian secara sungguh-sungguh karena sektor ini dihuni sebagian besar tenaga kerja, di samping realitas kemiskinan di Jatim 64,32% berada di pedesaan.
“Sungguh tidaka layak sektor pertanian di Jatim tumbuh dengan angka yang sangat minimal. Karena itu kami memberikan perhatian serius pada sektor ini, akan berpengaruh pada pengurangan indeks disparitas, pengurangan kemiskinan serta pengurangan pengangguran sekaligus,”katanya dengan mimic serius.
Ditambahkannya, pertumbuhan sektor industry berbasis pertanian di wilayah-wilayah yang selama ini masuk dalam zona pertumbuhan dan pendapatan per kapita rendah harus terus didorong. Karena itu dibutuhkan pemetaan ekonomi yang solid dan strategis investasi terpadu.
Untuk itu, alokasi APBD pada setiap level pemerintahan perlu difokuskan untuk mendorong sektor pertanian dan industri, serta infrastruktur yang mendukungnya. APBD harus dipastikan untuk kepentingan rakyat.
Di sisi lain, Irwan juga menyoroti kondisi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hanya berani melaporkan output berupa pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. (Harian Bhirawa, 10 Mei 2011)
