DPRD Jatim, Bhirawa (13 September 2011)
Kinerja Bank Jatim sebagai salah satu perusahaan plat merah milik Pemprov Jawa Timur kembali menuai kritikan keras dari dewan. Kali ini berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur yang menuding kinerja BUMD terbesar di Jatim ini mulai menurun kinerjanya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Yusuf Rohana menegaskan, ada dua catatan terkait penggelolaan Bank Jatim sebagai BUMD yang saat ini, masih dianggap paling produktif dibanding 11 BUMD lainnya di Jawa Timur. Pertama, Bank Jatim dinilai melakukan penghianatan terhadap komitmen pembagian laba, seperti kesepatan dalam pembahasan PAPBD tahun 2010.
“Saya melihat disini sudah ada ‘penghianatan’ terhadap komitmen laba antara 60 % : 40 % untuk deviden dan cadangan sebagaimana pembahasan pada 2010. Ternyata secara sepihak Bank Jatim merubah setoran PAD menjadi 55 %. Ini jelas bentuk ‘penghinatan’,” terang Yusuf Rohana dengan nada keras seusai melakukan hearing dengan Bank Jatim di ruang Komisi C DPRD Jatim, Senin (12/9) siang.
Kedua ‘penghianatan’ Bank Jatim, lanjut Yusuf yang juga dilakukan setelah bank dengan modal dana APBD rakyat Jawa Timur ini, kinerjanya semakin menurun. Padahal, kucuran dana APBD yang diberikan Bank Jatim cukup besar mencapai Rp 400 miliar, seharusnya mampu dikelola dengan benar, sehingga tidak merugikan kepentingan rakyat.
“Disini saya melihat ada penurunan kinerja di Bank Jatim. Yang tidak habis pikir, ternyata perubahan kebijakan Bank Indonesia (BI)terkait penurunan suku bunga dijadikan alasan pembenar kinerja mereka menurun. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Ingat dana yang dikelola Bank jatim merupakan anggaran APBD yang sama artinya itu uang rakyat Jawa Timur,” tandasnya lebih serius.
Yang disesalkan Yusuf, menurunya suku bunga setelah adanya perubahan kebijakan BI, ternyata tidak diantisipasi oleh penggeloa Bank Jatim. “Sebagai bank profesional harusnya Bank Jatim mampu mengantisipasi bentuk perubahan. Selama ini, Bank Jatim masih menggunakan kultur birokrasi, maka profesionalisme tidak akan terwujud,” tegasnya kembali.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Haryono Abdul Bari menilai penurunan kinerja di Bank Jatim tak lepas adanya perubahan pada pucuk direksi, serta adanya penyempurnaan struktur diseluruh cabang Bank Jatim yang masih terus dilakukan. Selain itu, munculnya beberapa aturan dari perbankan dan Permenkeu (peraturan menteri keuangan) yang wajib ditaati Bank Jatim.
“Dimana Bank Jatim tidak bisa melakukan menentukan suku bunganya sendiri. Apalagi Pak Hadi (Dirut bank jatim.red) berasal dari direksi kepatuhan Bank Jatim, ini membuat kepemimpinan Bank jatim terlalu hati-hati. Kedepan Bank Jatim seharusnya semakin memperkuat pengembangan dengan pihak ke tiga. Asal melakukan kontrol evaluasi, tidak ada terlambat untuk meningkatkan kinerja bank jatim,” terang politisi asal Partai Demokrat.
Menanggapi kritikan tajam dari kalangan DPRD Jatim, Direktur Utama Bank Jatim, Hadi Sukrianto menolak jika kinerja Bank Jatim menurun. Saat ini, bukan hanya bank Jatim yang menurun kinerjanya, tetapi juga pada BPD lainnya.
“Ini disebabkan, masalah indominasi PAK antara 50 % sampai 55 % dan penurunan suku bunga. Ini nanti akan kita jelaskan ke gubernur maupun dewan,” terang Hadi.
Seperti diketahui, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi ketat terhadap kinerja sejumlah BUMD yang dimilikinya guna membuat kebijakan strategis agar keberadaannya lebih maksimal dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Termasuk Bank Jatim, yang menurut Pakde Karwo-panggilan akrab Soekarwo belakangan ini kinerjanya semakin menurun, dan pihaknya berjanji akan memanggil jajaran direksi Bank Jatim untuk klarifikasi. [cty]
